PARLEMENTARIA.ID – Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dalam merespons kenaikan harga bahan baku plastik yang signifikan. Kebijakan ini mencakup penghapusan bea masuk impor bahan baku plastik mulai Mei 2026, sebagai upaya menjaga stabilitas industri dan mencegah lonjakan harga produk akhir.
Alasan di Balik Kebijakan Bebas Bea Masuk
Kenaikan harga bahan baku plastik disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk gangguan pasokan nafta akibat tekanan geopolitik global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kenaikan harga bisa mencapai 50 hingga 100 persen, yang berdampak langsung pada kemasan plastik. Hal ini dapat memengaruhi sektor makanan dan minuman, di mana kemasan plastik menjadi komponen penting.
“Kenaikan harga ini tentu akan mempengaruhi plastik packaging,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/4).
Ruang Lingkup Kebijakan
Kebijakan bebas bea masuk akan berlaku selama enam bulan ke depan, dimulai dari Mei 2026. Dalam waktu tersebut, pemerintah akan menetapkan tarif bea masuk 0 persen untuk beberapa jenis produk turunan plastik seperti polipropilena, polietilena, Linear Low-Density Polythylene (LLDPE), dan High-Density Polythylene (HDPE). Langkah ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin).
Namun, kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi setelah periode enam bulan. “Nanti kita lihat situasi sesudah 6 bulan seperti apa,” tambah Airlangga.
Upaya Menjaga Keberlanjutan Industri
Selain itu, pemerintah juga sedang mencari sumber alternatif pasokan biji plastik nafta guna menjaga keberlanjutan industri dalam negeri. “Untuk nafta tentu sedang dicarikan, targetnya kita harapkan bulan Mei nanti kita lihat lagi,” jelas Airlangga.
Langkah ini diperlukan agar tekanan harga bahan baku tidak merembet ke harga produk akhir, terutama makanan dan minuman yang menggunakan kemasan plastik. “Jadi kebijakan yang kita ambil ini juga diambil negara lain seperti India. Jadi kita mengikuti agar packaging ini tidak juga meningkatkan bahan-bahan makanan dan minuman,” lanjutnya.
Dampak dan Tantangan yang Dihadapi
Meskipun kebijakan ini diharapkan dapat membantu industri, ada tantangan yang perlu diperhatikan. Misalnya, ketergantungan terhadap pasokan nafta dari luar negeri masih menjadi isu utama. Airlangga menyatakan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap Selat Hormuz hanya sebesar 20 persen, namun hal ini tetap perlu dipantau.
Selain itu, peningkatan harga kemasan plastik juga berpotensi memengaruhi sektor lain, seperti produk kesehatan. Contohnya, harga kondom diperkirakan akan naik sebesar 30 persen akibat dampak perang Iran.
Perspektif Ekonomi dan Industri
Pemerintah juga tengah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 sebesar 5,5 persen. Dengan kebijakan ini, diharapkan stabilitas ekonomi dapat terjaga, terutama di sektor industri yang sangat bergantung pada bahan baku plastik.
Selain itu, Bulog telah menyiapkan opsi penggunaan kemasan lama sebagai antisipasi kenaikan harga plastik. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga ketersediaan produk dan mengurangi dampak kenaikan harga.
Kebijakan bebas bea masuk impor bahan baku plastik adalah langkah penting untuk menjaga stabilitas industri dan mencegah kenaikan harga produk akhir. Meski bersifat sementara, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi industri dalam menghadapi tantangan global. Dengan evaluasi berkala dan pencarian sumber alternatif, pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan sektor plastik di Indonesia.***
