PARLEMENTARIA.ID – Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan pemutakhiran terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai bagian dari upaya untuk memberikan intervensi yang lebih tepat sasaran kepada warga miskin. Proses ini dilakukan guna memastikan bahwa layanan publik dapat diberikan secara efisien dan akurat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa hingga 31 Maret 2026, sebanyak 148.537 kepala keluarga (KK) dinonaktifkan sementara karena tidak ditemukan dalam proses survei DTSEN. Namun, jumlah tersebut mengalami penurunan signifikan. Hingga Jumat (17/4), sebanyak 992 KK telah melakukan konfirmasi, sehingga jumlah KK yang masih berstatus nonaktif sementara kini tersisa sebanyak 147.545 KK.
“Status nonaktif sementara akan otomatis dibuka setelah warga melakukan konfirmasi,” ujar Eddy, Minggu (19/4).
Sebelumnya, dalam konferensi pers di Gedung Eks Humas pada Kamis (19/2), Pemkot Surabaya mencatat jumlah KK nonaktif mencapai 181.867 KK. Artinya, hingga kini sudah 34.322 KK melakukan konfirmasi secara kumulatif.
Eddy menegaskan bahwa pihaknya masih membuka kesempatan seluas-luasnya bagi warga untuk melakukan klarifikasi. Pembaruan data dilakukan secara berkala setiap tiga bulan.
Alasan Warga Dinonaktifkan Sementara
Menurut Eddy, ratusan ribu KK tersebut umumnya tidak ditemukan di alamat domisili saat pendataan berlangsung. Sebagian di antaranya diketahui berada di luar kecamatan, luar kota, bahkan luar negeri.
“Saat petugas turun ke lapangan, warga tidak berada di alamat sesuai data. Karena itu kami harapkan adanya klarifikasi dari yang bersangkutan,” jelasnya.
Pemkot Surabaya terus memperbarui DTSEN dengan harapan agar semua warga bisa mendapatkan akses layanan publik yang layak. Untuk itu, warga yang masih memiliki status nonaktif sementara diminta segera melakukan klarifikasi agar layanan mereka kembali aktif.
Proses Konfirmasi dan Partisipasi Warga
Proses konfirmasi dilakukan melalui berbagai saluran yang disediakan oleh pemerintah kota. Masyarakat bisa melakukan verifikasi melalui sistem digital atau datang langsung ke kantor kelurahan terdekat. Selain itu, petugas juga melakukan kunjungan ke lokasi yang diduga menjadi tempat tinggal warga.
Dari hasil pemantauan, partisipasi warga dalam konfirmasi tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari pentingnya data DTSEN dalam pengambilan kebijakan sosial dan ekonomi.
Pentingnya Pembaruan Data
Pembaruan data DTSEN tidak hanya bertujuan untuk memastikan akurasi informasi, tetapi juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Dengan data yang lebih valid, pemerintah bisa merancang program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
Selain itu, pembaruan ini juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pemerintahan berbasis data. Dengan demikian, kebijakan yang diambil bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pemkot Surabaya terus memperbarui DTSEN untuk memastikan bahwa data sosial ekonomi warga benar-benar akurat dan relevan. Meskipun ada sejumlah KK yang masih dinonaktifkan sementara, pihak pemerintah tetap membuka ruang bagi warga untuk melakukan klarifikasi. Dengan partisipasi masyarakat yang baik, diharapkan data DTSEN bisa menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan kebijakan publik.***
