PARLEMENTARIA.ID – Komandan Angkatan Laut Republik Islam Iran, Laksamana Muda Shahram Irani, memberikan respons tajam terhadap ancaman yang dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Ia menilai pernyataan tersebut tidak masuk akal dan dianggap sebagai langkah provokatif yang tidak perlu.
Ancaman blokade laut di Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital bagi pasokan minyak global, disampaikan oleh Trump setelah kegagalan negosiasi tingkat tinggi antara Teheran dan Washington di Islamabad, Pakistan. Menurut Irani, tindakan ini justru menunjukkan ketidakmampuan pihak AS dalam mengelola hubungan dengan Iran secara diplomatis.
Pemantauan Militer yang Ketat
Irani menyatakan bahwa militer Iran selalu memantau pergerakan armada AS di kawasan. Ia menekankan bahwa para prajurit Angkatan Laut Republik Islam Iran siap menghadapi segala bentuk ancaman dari pihak luar. Pernyataannya ini juga menjadi bentuk peringatan terhadap Washington agar tidak melakukan tindakan yang bisa memicu eskalasi konflik.
“Para prajurit pemberani Angkatan Laut Republik Islam Iran sedang melacak dan memantau semua pergerakan militer AS yang agresif di kawasan ini,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
Konteks Perang yang Semakin Memanas
Selama beberapa bulan terakhir, situasi di kawasan Teluk Persia semakin memanas. Pasca eskalasi perang AS-Israel pada 28 Februari, Iran telah membatasi akses kapal-kapal asing di Selat Hormuz. Bahkan, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menyatakan bahwa selat ini akan tetap dalam kondisi tertentu, terutama bagi AS dan Israel.
Iran hanya memberi izin kepada kapal-kapal dari negara-negara sahabat untuk melewati jalur tersebut, sementara kapal yang berafiliasi dengan negara-negara agresor dilarang keras. Parlemen Iran juga tengah mempercepat rancangan undang-undang yang akan mewajibkan kapal asing membayar biaya transit dalam mata uang nasional, termasuk larangan bagi kapal AS dan Israel.
Reaksi dari Pihak AS dan Iran
Pihak AS sebelumnya mengumumkan bahwa mereka akan memblokir Selat Hormuz, dengan ancaman akan mencegat kapal-kapal yang membayar tol atau biaya transit kepada Iran. Namun, Iran menilai tindakan ini sebagai bentuk pengaruh yang tidak sah terhadap wilayah perairan mereka.
Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan bahwa kini giliran Iran untuk menerima tawaran “terakhir dan terbaik” dari Washington. Namun, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menolak pernyataan tersebut. Ia menuding pihak AS terus berubah-ubah dalam persyaratan dan bahkan melakukan blokade meskipun kesepakatan sudah dekat.
“Tidak ada pelajaran yang dipetik,” kata Araghchi dalam komentar di media sosial, menunjukkan bahwa Washington tidak belajar dari konfrontasi sebelumnya.
Konsistensi Sikap Iran
Iran secara konsisten menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan AS atau Israel mendikte persyaratan lalu lintas di Selat Hormuz. Jalur air ini merupakan wilayah perairan teritorial yang dianggap sebagai hak kedaulatan Iran. Dengan demikian, tindakan AS dianggap sebagai intervensi yang tidak sah dan merusak stabilitas regional.
Dalam konteks yang lebih luas, serangan rudal dan drone Iran terhadap pangkalan militer AS dan posisi Israel di kawasan telah memicu reaksi keras dari pihak AS. Sejumlah korban jiwa dan kerugian materiil telah dilaporkan, menunjukkan bahwa konflik ini tidak hanya terjadi di laut, tetapi juga di darat.
Dengan situasi yang semakin memanas, penting bagi dunia internasional untuk mencari solusi damai yang dapat mencegah eskalasi konflik yang berpotensi merusak stabilitas global.***
