MDINETWORK – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mengambil langkah tegas terkait kebijakan pajak kendaraan bermotor. Gubernur Dedi Mulyadi memutuskan untuk menonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta Kota Bandung, sebagai bentuk respons terhadap pelanggaran aturan yang dikeluarkan sebelumnya.
Aturan tersebut berisi penghapusan kewajiban melampirkan KTP pemilik pertama dalam pembayaran pajak kendaraan tahunan. Langkah ini dilakukan guna mempermudah proses administrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Namun, beberapa petugas di lapangan masih mempertahankan persyaratan lama, sehingga memicu reaksi keras dari pihak berwenang.
Penyebab Tindakan Tegas Gubernur
Kebijakan baru ini mulai berlaku sejak 6 April 2026. Meski sudah diberlakukan, banyak warga mengeluhkan bahwa petugas tetap meminta dokumen KTP pemilik lama saat melakukan pembayaran pajak. Hal ini membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan menganggap kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif.
Seorang warga mengunggah video inspeksi mendadak yang menunjukkan ketidaksesuaian antara aturan dan tindakan petugas. Video tersebut menjadi viral dan memicu perhatian Gubernur Dedi Mulyadi. Ia langsung mengambil tindakan dengan menonaktifkan Kepala Samsat Soekarno-Hatta sementara waktu.
Proses Investigasi dan Evaluasi Birokrasi
Dedi Mulyadi menyatakan bahwa investigasi akan dilakukan oleh Inspektorat dan Badan Kepegawaian Pemprov Jawa Barat. Tujuan dari investigasi ini adalah untuk mengidentifikasi titik lemah dalam birokrasi yang menghambat implementasi kebijakan publik. Ia ingin memastikan apakah masalah tersebut bersifat administratif atau ada indikasi penolakan instruksi di tingkat operasional.
“Kami akan mencari fakta-fakta yang menyebabkan surat edaran tersebut belum efektif dilaksanakan,” ujar Dedi. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas pelayanan publik, terutama dalam hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat seperti pembayaran pajak kendaraan.
Peran Pajak Kendaraan dalam Pendapatan Daerah
Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan. Oleh karena itu, kebijakan yang dikeluarkan harus dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat tanpa mengurangi kontribusi pajak tersebut. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa semua petugas harus serius dalam memberikan pelayanan yang memudahkan masyarakat.
Surat Edaran Bapenda Jabar Nomor 47/KU.03.02/BAPENDA 2026 secara eksplisit menyatakan bahwa perpanjangan PKB tahunan tidak lagi memerlukan KTP pemilik pertama. Cukup membawa STNK saja, warga sudah bisa melakukan pembayaran pajak.
Reaksi dan Perspektif Masyarakat
Masyarakat di Jawa Barat umumnya mendukung kebijakan ini, karena dianggap lebih praktis dan efisien. Namun, adanya penolakan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua petugas memahami atau menerapkan aturan secara benar. Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam memastikan kebijakan yang baik dapat diimplementasikan secara merata.
Dedi Mulyadi juga menekankan bahwa pelayanan publik harus diukur dari kemudahan yang dirasakan masyarakat. Ia berharap kebijakan ini dapat menjadi contoh bagaimana birokrasi bisa lebih responsif dan proaktif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kesiapan Sistem Layanan Pajak
Selain kebijakan baru, pemerintah juga sedang memperkuat sistem layanan pajak kendaraan. Salah satunya adalah layanan drive-thru yang telah diterapkan di beberapa kota, termasuk Palangka Raya. Layanan ini bertujuan untuk mempercepat proses pembayaran pajak dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat.***
