MDINETWORK – Pemerintah Kota Surabaya kini menerapkan kebijakan baru dalam pelayanan administrasi kependudukan. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak anak dan perempuan di tengah maraknya kasus nafkah yang tidak dipenuhi oleh mantan suami pasca-perceraian.
Alasan Penerapan Kebijakan
Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap banyaknya laporan mengenai mantan suami yang mengabaikan kewajiban membayar nafkah anak, iddah, dan nafkah mut’ah. Hal ini menyebabkan para istri dan anak-anak kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, terdapat sebanyak 4.701 perkara nafkah anak yang belum terselesaikan, 5.161 perkara nafkah iddah, dan 6.665 perkara nafkah mut’ah. Totalnya mencapai 16.527 perkara yang masih dalam proses penyelesaian.
Sistem Terintegrasi dengan Pengadilan Agama
Kebijakan ini berjalan berkat kerja sama antara Dispendukcapil Surabaya dengan Pengadilan Agama (PA). Melalui sistem yang terintegrasi langsung dengan dashboard PA, petugas dapat memantau data SIAK secara otomatis. Jika ditemukan warga yang masih memiliki tunggakan kewajiban pascaperceraian, sistem akan mengirimkan notifikasi.
“Jika ada pemohon yang belum menyelesaikan kewajibannya, layanan kependudukan akan muncul notice dan tidak akan dilanjutkan. Dalam E-Kitir akan muncul jawaban bahwa pemohon belum melakukan kewajiban terhadap putusan Pengadilan Agama nomor sekian,” jelas Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto.
Proses Penyelesaian Tunggakan
Eddy menjelaskan bahwa mantan suami yang belum membayar nafkah harus melapor ke PA terlebih dahulu. Setelah pembayaran dilakukan, sistem akan terbuka otomatis. Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap warga memenuhi kewajibannya sebelum mendapatkan layanan administrasi.
Dampak pada Masyarakat
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi mantan suami yang tidak ingin memenuhi kewajibannya. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi bentuk perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan yang sering kali menjadi korban dari pengabaian tersebut.
Dengan adanya sistem ini, diharapkan masyarakat lebih sadar akan tanggung jawabnya terhadap keluarga, terutama setelah perceraian. Selain itu, kebijakan ini juga bisa menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia untuk menerapkan langkah serupa dalam melindungi hak-hak dasar warga.
Tantangan dan Solusi
Meski kebijakan ini dianggap positif, ada beberapa tantangan yang muncul. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memenuhi kewajiban hukum. Untuk mengatasi hal ini, Dispendukcapil Surabaya berupaya meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
Selain itu, pihak PA juga diminta untuk lebih aktif dalam memantau perkembangan kasus nafkah. Dengan kolaborasi yang kuat antara lembaga pemerintah dan pengadilan, diharapkan kebijakan ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Kebijakan Pemkot Surabaya yang melarang pengurusan administrasi bagi mantan suami yang tidak nafkahi anak merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak dasar masyarakat. Dengan sistem yang terintegrasi dan kolaborasi antar lembaga, diharapkan kebijakan ini dapat menjadi solusi nyata untuk masalah nafkah yang selama ini sering kali diabaikan.***
