PARLEMENTARIA.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menerapkan kebijakan baru yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan menekan konsumsi energi.
Tujuan Utama Kebijakan Ini
Kebijakan tersebut diberlakukan dengan harapan dapat memangkas penggunaan BBM secara signifikan. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Surabaya diwajibkan untuk menggunakan transportasi umum (transum) selama satu hari dalam seminggu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk partisipasi aktif dalam upaya menghemat energi.
“WFH ini kan filosofinya menghemat BBM bukan menghemat lainnya lah, menghemat BBM lah,” ujar Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. “Makanya pegawai pemkot kalau ingin (ke kantor pakai kendaraan sendiri) beli mobil dan sepeda motor listrik.”
Aturan yang Berlaku
Aturan ini berlaku bagi semua ASN Pemkot Surabaya, termasuk pejabat. Namun, terdapat pengecualian bagi mereka yang memiliki kendaraan listrik. Bagi ASN yang memiliki mobil atau motor listrik, tetap diperbolehkan menggunakan kendaraan pribadi untuk bekerja.
Selain itu, kebijakan ini juga berlaku bagi ASN yang tinggal di luar wilayah Surabaya. Mereka wajib menggunakan transportasi umum saat berkunjung ke kantor. Jika tidak, maka harus naik bus atau kereta komuter dari Terminal Intermoda Joyoboyo.
Peran ASN dalam Mengurangi Penggunaan BBM
Dalam rangka mendukung kebijakan ini, Pemkot Surabaya juga telah melakukan beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas transportasi umum. Hal ini dilakukan agar ASN dapat lebih mudah menggunakan transum tanpa merasa kesulitan.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga memastikan bahwa semua pejabat di lingkungan pemerintah setempat sudah menggunakan mobil dinas listrik. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada ASN biasa, tetapi juga pada para pemimpin daerah.
Kebijakan WFH yang Tidak Terpisahkan
Selain aturan baru tentang transportasi umum, Pemkot Surabaya juga menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) untuk ASN setiap hari Jumat. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan penggunaan BBM, serta memberikan fleksibilitas kepada pegawai dalam menjalani tugasnya.
Namun, kebijakan WFH tidak sepenuhnya menggantikan keharusan ASN untuk menggunakan transportasi umum. Justru, kedua kebijakan ini saling melengkapi dalam upaya menghemat BBM dan menjaga lingkungan.
Tanggapan dari Masyarakat
Beberapa warga Surabaya menyambut baik kebijakan ini. Mereka berharap kebijakan ini bisa menjadi contoh bagi instansi-instansi lain di Indonesia. Selain itu, masyarakat juga berharap agar pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas transportasi umum sehingga lebih nyaman dan efisien.
Meski begitu, ada juga yang khawatir akan dampak negatif dari kebijakan ini. Misalnya, adanya kesulitan bagi ASN yang tinggal jauh dari tempat kerja. Untuk itu, Pemkot Surabaya diminta untuk terus memperhatikan aspek kenyamanan dan keterjangkauan transportasi umum.
Kebijakan baru Pemkot Surabaya tentang wajibnya ASN menggunakan transportasi umum satu hari dalam seminggu merupakan langkah penting dalam upaya mengurangi konsumsi BBM. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga membentuk budaya kerja yang lebih ramah lingkungan. Dengan kombinasi kebijakan WFH dan penggunaan transportasi umum, Pemkot Surabaya menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam.***
