MDINETWORK – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meluncurkan inovasi terbaru dalam bentuk aplikasi digital bernama Super App. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mempercepat akses masyarakat terhadap layanan hukum, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.
Aplikasi ini dirancang untuk menjadi wadah yang mengintegrasikan berbagai layanan hukum, seperti pengajuan bantuan hukum, pemrosesan dokumen, hingga informasi tentang hak-hak warga negara. Dengan adanya Super App, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor instansi hukum untuk melakukan proses administratif, karena semua bisa dilakukan secara digital.
Pos Bantuan Hukum Desa: Solusi Terdekat untuk Masyarakat
Selain peluncuran aplikasi, Kemenkumham juga meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah terpencil atau kurang memiliki akses ke fasilitas hukum.
Menurut Staf Ahli Menteri Hukum Bidang Ekonomi dan Sosial, Wisnu Nugroho Dewanto, kehadiran Posbakum merupakan langkah penting dalam menjawab tantangan sosial yang dihadapi masyarakat sehari-hari. “Posbakum desa dan kelurahan membawa layanan hukum lebih dekat ke masyarakat dan menjadi jalan keluar atas persoalan yang sedang dihadapi,” ujarnya.
Integrasi Teknologi dan Fisik dalam Layanan Hukum
Wisnu menekankan bahwa integrasi antara teknologi melalui Super App dengan kehadiran fisik melalui Posbakum dan fasilitator merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan layanan hukum dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja.
“Inovasi ini bertujuan untuk mempercepat aksesibilitas dan memastikan pelayanan hukum benar-benar hadir sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat sehari-hari,” tambahnya.
Edukasi dan Perlindungan Generasi Muda
Selain memberikan bantuan hukum, Posbakum juga diproyeksikan sebagai sarana edukatif untuk membangun ketahanan sosial. Salah satu fokus utamanya adalah menjadikan desa sebagai benteng perlindungan bagi generasi muda dari ancaman bahaya narkotika.
“Upaya ini merupakan prioritas nasional yang memerlukan sinergi semua pihak. Dibutuhkan komitmen kuat untuk menjaga kesehatan masyarakat melalui keterlibatan kolektif,” ujar Wisnu.
Reformasi Birokrasi yang Berdampak Nyata
Peluncuran Super App dan peresmian Posbakum juga menjadi bukti nyata dari reformasi birokrasi yang terintegrasi dan berdampak langsung. Wisnu berharap setiap program yang telah dirancang tidak hanya berhenti sebagai kebutuhan administratif, tetapi terus berjalan dan dirasakan manfaatnya secara nyata.
“Pada akhirnya, reformasi birokrasi sejati bukan terletak pada apa yang kita tulis, tetapi pada apa yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutur Wisnu.
Komitmen Bersama untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik
Menutup rangkaian acara, Wisnu mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan momentum ini sebagai komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat ketahanan sosial bangsa.
Dengan kombinasi inovasi teknologi dan kehadiran fisik di masyarakat, Kemenkumham menunjukkan komitmennya dalam menyediakan layanan hukum yang cepat, efisien, dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.***
