Setelah Dituduh, Dedi Mulyadi di Hadapan Sejumlah Sopir Taksi Puncak Bogor, Masalah Ini Terus Berlanjut

PEMERINTAHAN468 Dilihat



Setelah menghadapi seribu lebih driver ojek online (Ojol), Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat ini mendapat protes dari beberapa supir taksi di Puncak, Bogor.

Pada awalnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengunjungi beberapa lokasi di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.

Ketika melewati kawasan Puncak Bogor, beberapa pengemudi taksi menyekat rombongan kendaraan milik orang nomor satu di Jawa Barat itu.

“Begini Pak, kami di sini adalah penduduk setempat. Kami merupakan aset bagi komunitas ini,” ungkap seorang supir taxi berdasarkan kliping dari YouTube KDM.

Tim pengemudi ini melaporkan masalah terkait klip iklan tersebut.

“Sementara itu, mereka mengatakan merasa dirugikan akibat ada video iklan di media sosial yang diposting oleh PT Indogen,” katanya.

Dedi Mulyadi meminta klarifikasi tentang video iklan tersebut.

“Video promosi PT Indogen itu seperti apa?” dia bertanya.

Para pengemudi menjelaskan bahwa penurunan tarif tak sejalan dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

“Mereka menurunkan harga jadi lebih murah?” tanya Dedi.

“Benar Pak,” kata supir taksi.

Dedi bertanya tentang penumpang seorang supir taxi yang berada di Puncak Bogor.

Gubernur Jawa Barat bertanya, lebih hemat bagi siapa yang menaiki taksi?

“Sopir-sopir taksi berkata bersama-sama, ‘Orang Timur Tengah, terutamanya orang Saudi, ada di sekitar sini,’” mereka menjawab.

Dedi bertanya tentang kegiatan warga Arab Saudi di Puncak Bogor.

“Di tempat ini kan ada Saudi, kenapa orang Saudi malah berada di sini?” katanya.

“Pas liburan, banyak orang jalan-jalan. Kami disini cukup banyak yang tidak bekerja,” kata para supir taxi.

Taksi-taksi pribadi kini dikelola oleh PT Indogen dengan tarif yang lebih terjangkau. Para wisatawan asal Arab pun beralih menggunakan jasa PT Indogen.

Seorang pengemudi menyatakan bahwa tarif taksi telah diatur agar lebih terjangkau.

“Berpindah ke PT Indogen. Sebelumnya biayanya biasanya sekitar Rp500 ribu, kini semuanya digantikan menjadi harga Rp350 ribu. Karena itu kami merasa kesulitan terkait penyewaan mobil dan bahan bakarnya,” jelasnya.

Dedi bertanya kepada pemilik perusahaan itu.

“Orang siapa dari PT Indogen?” dia bertanya.

Sungguh luar biasa, orang Yaman hidup di tempat ini, hanya di Puncay tidak terdapat kantor mereka, para pengikutnya justru berada di sini.

Yang menjadi permasalahan saat ini adalah harga biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan bermotor sudah dinaikkan olehnya,” terangkan sang supir.

Dedi kemudian mengulangi pertanyaannya tentang mobil yang dipakai.

“Jenis kendaraannya apa, dan siapa yang mengendariit?” tanya Dedi.

“Berbagai macam tipe mobil, supirnya warga lokal. Harapan kita adalah agar PT Indogen dihentikan saja, dibubarkan. Ijinnya dicabut. Saya memohon pada Bapak untuk mengambil keputusan dan mencabut ijin tersebut. Tolong beri dukungan,” jelas si pengemudi taxi.

“Dia katakan, menawarkan layanan dengan harga yang lebih rendah,” ujar Dedi Mulyadi.


Ditutut Driver Ojol

Sebelumnya, Dedi Mulyadi pun dihadapkan dengan tantangan dari ribuan sopir ojek online (Ojol).

Driver ojek online ini menantang Dedi Mulyadi membuat peraturan daerah (Perda) yang menjamin kesejahteraan para ojol.

Tantangan tersebut dikemukakan oleh Koordinator aksi, Tryas Mohammad Purnawarman ketika melakukan demonstrasi di Kota Cirebon, pada hari Selasa tanggal 15 April 2025.

“Wakil dari ojek online Cirebon berkumpul untuk menghadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan meminta dia merancang aturan daerah yang akan membantu pekerja transportasi daring di seluruh Jabar, terutama mereka yang ada di Cirebon,” jelas Tryas setelah melakukan protes pada hari Selasa, 15 April 2025.

Tryas menginginkan bahwa dengan kepengurusan Dedi Mulyadi, para ojek online dapat mempunyai seorang pemimpin yang peduli serta bersedia mendengar aspirasi mereka.

Mudah-mudahan pada masa kepemimpinan Kang Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, dia dapat menjadi seperti ayah bagi kita semua pengojek online di Jawa Barat.

“Kami mohon Anda membela kami, harap perhatikan permintaan kami, Bapak,” katanya.

Demonstrasi ini adalah sebagian dari kampanye nasional para supir ojek online yang meminta reduksi biaya administrasi dari perusahaan aplikator dan pencabutan kebijakan yang dianggap merugikan.

Potongan untuk aplikator dapat mencapai 20 persen atau lebih. Tujuan kami adalah menguranginya hingga maksimum sebesar 10 persen.

“Platform ini disediakan oleh aplikator, tetapi seluruh beban biaya operasional menjadi tanggungan driver,” terangnya.

Mereka juga menentang program Grabbike Hemat berbayar karena dianggap bertentangan dengan batas tarif minimum.

“Program ini telah menyalahi Peraturan Menteri Hubungan Tentang tarif minimal, yang mana adalah sebesar Rp 8.000. Hal ini merupakan upaya Grab untuk menghindari kewajiban mereka terhadap peraturan pemerintah,” jelasnya.

Selama protesnya, orang-orang menuntut bahwa semua keputusan yang diambil oleh pengembang platform harus diseleksi dan disetujui oleh pemerintah lokal lebih dulu.

“Keputusan yang dibuat oleh perusahaan seperti Gojek, Grab, Maxim, dan Shopee sebaiknya dipertimbangkan terlebih dahulu di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian disosialisasikan kepada pihak-pihak setempat. Harus ada diskusi bersama sebelum membuat aturan baru,” katanya.

Meskipun demikian, para peserta protes menyatakan ketidakpuasan mereka lantaran tak ada seorang petinggi kota di Cirebon yang bertemu dengan mereka secara pribadi.

“Kegiatan pada hari ini merupakan bentuk protes atas ketidakpuasan terhadap pemerintah lokal, lebih spesifik lagi terhadap Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon yang tak kunjung muncul untuk mendengarkan aspirasi kita dalam memperjuangkan hak-hak dasar,” jelas Tryas.

Pawai dimulai di pusat perbelanjaan yang terletak di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo untuk pertemuan awal sebelum menuju ke kantor Grab di CSB Mall, dan akhirnya ditutup di Balai Kota Cirebon.

Di tempat kerja Grab, sebagian orang menghanguskan ban bekas, sementara itu di Balai Pemerintahan Walikota timbul insiden taruhan fisik antara pendemo dan petugas ketika mereka berusaha memasuki area dalam.

Hanya kepala dinas perhubungan kota Cirebon, Andi Armawan, yang menemukan mereka.

Sebab tak ada kesepakatan, kerumunan itu bubar dan bersumpah akan kembali lain kali dengan jumlah yang lebih banyak lagi.

“Sungguh mengejutkan dan sedih, namun kami pasti akan kembali pekan depan dengan peserta yang semakin banyak. Jangan menyalahkan kami jika nanti kita menjadi lebih keras lagi,” ungkapnya.


>>>Perbarui berita terbaru di Google News