DPRD Surabaya : Eri Cahyadi Gagal Majukan UMKM Sejak 2021

avatar Parlementaria.ID

Parlementaria Surabaya - Hari Santosa, anggota Komisi D DPRD Surabaya, menyatakan Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot) Surabaya melalui Walikota Eri Cahyadi telah gagal memajukan UMKM yang dilaksanakan sejak tahun 2021.

Hal itu terungkap melalui pengamatannya terhadap riuhnya persoalan pengdaan dan distribusi perlengkapan sekolah kepada siswa dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Baca Juga: Perempuan Dan Politik, Laila Mufidah Kalahkan Ketua Parpol Surabaya

"Masalah seragam MBR, sebenarnya tahun 2022 harus clear dan tidak perlu lagi pengadaannya diserahkan kepada perusahaan perusahaan besar, " tegasnya, Senin 27 Juni 2022, di lantai 6 Kantor DPRD kota Surabaya.

Diakui Hari, pergi dengan perusahaan besar berarti harganya lebih murah karena produksinya banyak.

"Justru disini pembinaannya, saya pikir kalau benar UMKM sudah disiapkan, saya yakin bisa bersaing dengan perusahaan besar, " Terangnya.

Yang menjadi masalah, apakah pembinaan UMKM ini berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak?

"Saya melihat, ini sudah jauh dari harapan. Banyak sekali UMKM penjahit yang nganggur tidak ada kerjaan, " Akunya.

"Kalau mereka semua dilibatkan, saya pikir Surabaya mempunyai potensi yang besar dalam peningkatan perekonomian masyarakat, " Kata Hari.

Yang mengkhawatirkan, kuota UMKM akan dibatasi dan kemudian diberikan kepada perusahaan besar yang dicalonkan oleh pemerintah kota Surabaya.

Baca Juga: Terkait Pos PAUD Terpadu di Surabaya, Dyah Katarina minta Dikembalikan ke Tujuan Lahirnya

Jika hal ini terjadi, berarti Pemkot Surabaya telah menolak pencanangan UMKM sebagai wadah peningkatan perekonomian masyarakat kecil di Surabaya.

'Padahal, satu tahun ini UMKM sudah dibina sedemikian rupa, dan tentunya dengan anggaran yang tidak murah," Sebutnya.

Sedangkan untuk anggaran pengembangan UMKM, Hari Santosa dan masyarakat harus bersama-sama memantau agar dapat terserap dengan baik, namun tidak sia-sia dalam mencapai tujuannya.

Melihat situasi yang semrawut ini, Hari selaku regulator juga melihat belum adanya koordinasi yang baik antara Disdik dan Disnaker, karena tugas Disnaker adalah membuat seragam.

Baca Juga: DPRD Surabaya Surati Dewan Komisioner PT PAL Minta Klarifikasi Ulah Oknum

Diketahui jumlah perlengkapan sekolah yang akan disalurkan sebanyak 46.000 siswa MBR, dengan total anggaran lebih dari 21 miliar.

Untuk itu, anggota Komite D ini menyarankan agar Komite D mengumpulkan kembali pihak-pihak terkait untuk melaporkan kemajuan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan sekolah.

"Di rapat terakhir dengan Komisi D, pihak pihak ini memang sudah menyatakan kesiapannya. Namun, sampai hari ini belum bisa dipertanggung jawabkan, " Cetus Hari.

"Sekali lagi saya berharap agar Komisi D memanggil pihak Dispendik, Disnaker, terlebih Bappeko sebagai koordinatornya. Agar semuanya bisa menyampaikan secara jujur ketidak mampuan ini titiknya ada dimana, sehingga sama sama bisa mengatasi, dan jangan sampai hanya janji janji tapi kenyataannya masyarakat umum tidak mendapatkan hak nya, " Tegas Hari Santosa menutup pernyataannya. (P01)

Editor : Parlementaria