15 Kecamatan di Surabaya Tak Ada SMA Negeri, Hartoyo Dewan Jatim: Ini PR Pemkot dan Pemprov

avatar Parlementaria.ID

Parlementaria Surabaya  - Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim, Hartoyo, kembali menjalankan tugas dan fungsinya memberikan wawasan kebangsaan terhadap masyarakat, Minggu 26 Juni 2022, di BJ Juction Mall Surabaya.

Menggandeng narasumber dari Dinas Kesehatan (Dinkes) provinsi Jatim, dr. Waritsah Sukarjiyah, kesempatan yang baik tersebut digunakan untuk sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Anemia pada Remaja Putri.

Baca Juga: Gubernur Khofifah Sebut Golden Tiket PPDB Siapkan Pemimpin Masa Depan

"Anemia adalah suatu kondisi tubuh dimana kadar Hb (hemoglobin, red) dalam darah lebih rendah dari normal," ungkap dr. Waritsah, Kasie Kesga dan Gizi Masyarakat Dinkes Jatim kepada hadirin yang sebagian besar adalah Ibu dan remaja perempuan.

"Hemoglobin adalah salah satu komponen dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan menghantarkannya ke seluruh sel jaringan tubuh," terangnya.

Beberapa penyebab Anemia, menurut Waritsah, salah satunya adalah kekurangan Zat Besi. "Di Indonesia diperkirakan sebagian besar anemia terjadi karena kekurangan zat besi sebagai akibat dari kurangnya asupan makanan sumber zat besi khususnya sumber pangan hewani."

Maka dari itu, lanjut Waritsah, masyarakat harus memperbanyak makanan yang mengandung protein hewani, seperti daging, hati, ikan, dan unggas. "Juga buah-buahan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk, pepaya, mangga, jambu biji dan lain-lain," tandasnya.

Dalam agenda bertajuk Sosialisasi 'Kesehatan Ibu dan anak serta Gizi Masyarakat', Hartoyo Politisi Partai Demokrat ini juga menerangkan tiga tugas pokok dan fungsinya selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Tugas dan tanggung jawab kami adalah bersama pemerintah Provinsi Jatim merumuskan Undang-undang dan anggaran. Selain itu juga mengawasi kebijakan dan kinerja Pemerintah sesuai bidang kami di Komisi E yaitu Kesejahteraan masyarakat," terang Hartoyo.

Pada kesempatan itu, Hartoyo juga menyinggung terkait PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru, red) yang masih banyak permasalahan, khususnya di kota Surabaya yang masyarakatnya banyak kurang tahu.

"Berapa banyak sih sekolah negeri, artinya masyarakat harus tahu, sekolah negeri hanya bisa menampung 32 persen lulusan, sedang 68 persennya di swasta," terang anggota DPRD Jatim 2 periode ini.

"Tapi, tidak perlu kuatir, disekolah swasta pun, masyarakat yang layak menerima bantuan pendidikan juga akan mendapat hak-nya," katanya.

Masyarakat, jelas Hartoyo, juga perlu tahu jalur Prestasi untuk masuk ke sekolah negeri. "Meski berprestasi skala Nasional ataupun Internasional, Kalau prestasinya diikuti secara mandiri, ya tidak diakui oleh pemerintah setempat dan tidak akan bisa masuk sekolah negeri melalui jalur prestasi," ungkap Hartoyo menyikapi banyaknya demo masyarakat terkait Jalur Prestasi.

Baca Juga: Tingkatan Rasa Nasionalisme, PAC PDIP Jambangan Gelar Sarasehan Wawasan Kebangsaan

Ditanya terkait jalur Zonasi, Hartoyo kembali menerangkan bahwa saat ini diberikan jatah 50 persen untuk masuk SMA Negeri, tapi di breakdown menjadi beberapa kategori. Yaitu Pertama, sekolah dalam zona dapat menerima pendaftar dari dalam dan luar zona pada zona yang berbatasan. Kedua, calon peserta didik baru dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan, ketiganya dapat di dalam zona atau 2 (dua) di dalam zona dan 1 (satu) di luar zona.

Ketiga, sekolah pada Kabupaten/Kota perbatasan Provinsi dapat menerima pendaftar dari luar Provinsi yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi (tidak dibatasi kuota);

Keempat, domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB 2022, Tahap 1 tanggal 20 Juni 2022.

Sementara itu, ketentuan jalur zonasi SMK yang memiliki porsi sebesar 10% dari keseluruhan jalur yang dibuka, antara lain: Pertama, SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik baru yang berdomisili terdekat dengan sekolah 10% dari daya tampung sekolah (tanpa ada batasan wilayah administrasi). Kedua, calon peserta didik baru dapat memilih dapat memilih 3 (tiga) Kompetensi Keahlian pada 1 (satu) sekolah atau di sekolah yang berbeda.

Ketiga, sekolah pada Kabupaten/Kota perbatasan Provinsi dapat menerima pendaftar dari luar Provinsi yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi (tidak dibatasi kuota).

Keempat, domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB 2022, Tahap 1 tanggal 20 Juni 2022.

Baca Juga: Komisi III Dorong Polri Optimalisasi RKA 2023 Dalam Harkamtibmas Pemilu

Yang masih menjadi pekerjaan rumah di Surabaya, masih Hartoyo, adalah tidak meratanya sekolah di kecamatan-kecamatan di Kota Surabaya. "Dari 31 kecamatan, 15 kecamatan di Surabaya belum ada SMA Negri," ungkapnya.

Problematika ini, menurut Hartoyo sudah lama diusulkan ke Menteri Pendidikan. "Sewaktu saya menjabat ketua komisi E, ini sudah saya usulkan ke pak Mentri yang menjabat waktu itu," katanya.

"Sistem zonasi itu baik, tapi tiap provinsi maupun daerah kab/kota masih tidak sama wilayahnya, contohnya kota Surabaya," ujar Hartoyo didepan Menteri Pendidikan saat itu.

Lebih lanjut, Hartoyo menjelaskan solusi keterbatasan sekolah negeri khususnya di Surabaya adalah sharing dengan Pemkot Surabaya dalam hal penyediaan lahan aset Pemkot dan pembangunan serta pengelolaannya oleh Pemprov Jatim.

"Ini yang masih kita upayakan beberapa tahun ini," tukas Hartoyo. (P03)

Editor : Parlementaria