Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abd Salam Shohib Mengkritik Pengakaatn TNI/Polri Sebagai Pj Kepala Daerah

avatar Parlementaria.ID

Parlementaria, Surabaya - Pengangkatan anggota TNI/Polri aktif sebagai Pejabat (Pj) kepala daerah mulai mendapat kritikan. Salah satunya dari PWNU Jatim. PWNU Jatim menilai Kebijakan itu bisa menjadi preseden buruk yang akan membangkitkan kembali Dwifungsi TNI/Polri.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abd Salam Shohib, menegaskan di antara tuntutan reformasi yang terjadi 24 tahun lalu adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu juga tuntuan penghapusan dwifungsi TNI-Polri.

KH Abd Salam Shohib yang biasa dipanggil Gus Salam, yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, itu mengatakan NU sebagai bagian elemen civil society mengingatkan bahwa penunjukan anggota TNI/Polri yang masih aktif bertugas berlawanan dengan semangat Reformasi.

Seperti yang sudah diberitakan, Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin ditunjuk sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Selain itu, juga Paulus Waterpauw merupakan perwira bintang tiga Polri.

Paulus Waterpauw ditunjuk sebagai Pj Gubernur Papua Barat untuk menggantikan Dominggus Mandacan. Paulus dilantik sebagai pj oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada 12 Mei 2022.

"Penunjukan perwira TNI/Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah merupakan preseden buruk yang akan membangkitkan kembali dwifungsi TNI/Polri, sekaligus mencederai cita-cita Reformasi dan kemunduran prinsip demokrasi." ujar Gus Salam, Minggu (29/5/2022).

"PWNU Jatim mengajak kekuatan masyarakat sipil di Indonesia untuk bersama-sama menolak kebijakan pemerintah tersebut," tegas Gus Salam.

PWNU Jatim mengambil sikap tegas yang disampaikan Gus Salam, berikut sikap tegas PWNU Jatim :

1. Kami tidak sepakat dengan penunjukan TNI/Polri jadi Pj Kepala Daerah karena berlawanan dengan semangat reformasi

2. Pemerintah jangan memanfaatkan kewenanganya dengan cara mencoreng demokrasi dan berharap pengangkatan Pj tersebut harus transparan, jujur dan tidak berlawann dengan nilai-nilai demokrasi yang indeksnya semakin menurun.

3. Mengajak semua elemen masyarakat sipil (civil society), ormas dan LSM untuk bersama-sama mengawal dan peduli dengan jalanya reformasi dan demokrasi serta tidak takut untuk kritis dan memberikan kritik konstruktif kepada pemerintah.

"PWNU Jatim mengajak kekuatan masyarakat sipil di Indonesia untuk bersama-sama menolak kebijakan pemerintah tersebut," tegas Gus Salam. (P.03)

Editor : Parlementaria