Wakil Ketua DPRD Surabaya : Catat Juga Kebrutalan KPU Dalam Rekor Muri

Wakil Ketua DPRD Surabaya, AH Thony
Wakil Ketua DPRD Surabaya, AH Thony

Parlementaria Surabaya - "Kalau bisa KPU jangan hanya mencatatkan pelantikan KPPS nya dalam rekor MURI, tapi juga perlu mencatatatkan kebrutalannya dalam rekor MURI juga," sepenggal ungkapan kekesalan AH Thony.

Tak hanya itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH Thony tersebut, juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap penyelenggaraan Pemilu di kota Surabaya. Yang dipenuhi dengan ketidakjujuran, terutama dalam pemilihan Legislatif (Pileg).

Baca Juga: Masyarakat Peduli Pemilu Jujur dan Adil: Hak Angket Momok bagi Sengkuni

Sikap ini muncul menyusul laporan koordinator saksi dari Gerindra Surabaya dapil 3 yang menyoroti penggelembungan suara di wilayah tersebut.

"Pemilu seharusnya menjadi filter untuk memilih dan menempatkan anggota dewan yang memiliki kualitas dan moralitas yang baik. Namun, jika terjadi kesalahan, kecurangan, pencurian suara, dan ketidakjujuran seperti ini, bagaimana negara atau pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik? Mustahil!" ungkap Thony kepada Media Nawacitapost.com.

Baca Juga: Awan Duka Selimuti KPPS, Meninggal Akibat Kecelakaan Saat Berangkat Kerja Pascatungsura

Menurut Thony, tindakan ini mencerminkan kebrutalan dan ketidakberpihakan dari pihak penyelenggara pemilu. "Bagaimana tidak! Pemilu melibatkan banyak pihak, baik KPPS maupun jutaan pemilih, namun hanya segelintir orang yang merusaknya dengan seenaknya," tegasnya.

Thony juga menyayangkan bahwa banyak panitia pemilu di lapisan bawah yang telah berjuang keras merasa terkhianati. Dia menegaskan bahwa kejahatan semacam ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak semangat dan dedikasi panitia yang telah bekerja keras.

Baca Juga: Samuel Teguh Santoso Ajak Seluruh Masyarakat Sukseskan Pemilu 2024

"Ini langkah awal untuk memastikan apakah pemilu di negeri ini telah dilaksanakan secara integritas dan menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas dan moralitas yang diharapkan," tambahnya.

Kelambanan ini menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat. "Dibutuhkan penegakan hukum yang tuntas agar ke depannya pemilu dapat berjalan sesuai harapan kita," tutupnya.(p/@)

Editor : Redaksi