DCS KPU Surabaya Langgar PKPU, AMPD : Jangan Tenang - tenang, Kita Akan Adukan Yang Lain

avatar Parlementaria.ID

Parlementaria Surabaya - KPU Surabaya di datangi puluhan warga, yang menyatakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD), Sabtu siang, (26/8/2023). Mereka melaporkan caleg dalam DCS Pileg 2024 yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketua AMPD, Moh Syafi'i, mengatakan, tepatnya mereka melanggar PKPU nomor 10 tahun 2023. Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Baca Juga: Bawaslu Surabaya Terima Laporan Dugaan Pidana Pemilu Caleg PKS

"Yang mana, telah jelas berbunyi bahwa pada intinya, TNI, POLRI, ASN, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus mengundurkan diri dulu," bebernya di Kantor KPU Surabaya, (26/8/2023).

Selain itu, lanjut Syafi'i, dari tiga caleg yang tidak sesuai aturan. Yakni, seorang menjabat Bawas RPH Surabaya dan dua lainnya adalah LPMK. Juga masih ada beberapa DCS caleg yang tidak sesuai aturan. Dan, tersebar hampir semua dapil di Surabaya.

"Akan tetapi tetap akan kita lakukan. Jika tidak menutup kemungkinan tanggal 28 akan datang kembali. Dengan data-data dari masyarakat yang melaporkan ke kita juga," sambungnya.

Baca Juga: PSI Surabaya Ajukan Sengketa Proses Termohon KPU, Inilah Hasilnya

"Saya berharap khususnya Walikota Surabaya. Karena di Perwali 112 jelas, bahwa LPMK, RT, RW itu kalau anggota partai politik itu, ia seharusnya mundur. Dan statemen Walikota juga jelas, yang tidak netral beliau sendiri yang akan memecat," tutur Syafi'i.

Bahkan, masih kata Syafi'i, jika tidak ada pemecatan, maka Walikota sendiri yang akan melemahkan statmennya terkait perihal tersebut.

"Dan Direksi BUMD ataupun jajarannya, itu di bawah naungan Walikota juga. Sehingga kalau sudah tahu ada laporan seperti ini, saya yakin walikota Surabaya juga akan bertindak," harapnya.

Baca Juga: Akhirnya, Bawaslu Surabaya Jatuhkan Putusan Gugur Sengketa Proses Pemilu 

Terakhir, pihaknya berpesan, kepada para bacaleg yang masuk dalam DCS dan tidak sesuai aturan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

"Teruntuk yang lain, jangan tenang-tenang. Kita akan tetap ajukan laporan kepada kalian. Yang masih LPMK, kalian yang masih ASN, RT, RW, bahkan yang ada. Tunggu saja, tanggal mainnya. Tanggal 28 kalau ada laporan kita akan tetap adukan ke KPU Surabaya," pungkasnya. (dms)

Editor : Parlementaria