Herman Khaeron Minta Tunda Pengesahan RUU Kesehatan di Rapat Paripurna

avatar Parlementaria.ID

Parlementaria Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Herman Khaeron meminta adanya penundaan pengesahan RUU Kesehatan di rapat paripurna. Hal itu agar RUU yang telah selesai disahkan di Rapat Komisi IX tersebut dapat dibahas kembali secara komprehensif.

Herman menilai banyak hal penting yang perlu dibahas kembali dalam RUU Kesehatan. Selain itu, publik juga membutuhkan penjelasan yang detail terkait beberapa persoalan dalam RUU kesehatan. Misalnya perihal tuduhan liberalisasi sektor kesehatan, investasi bisa masuk, hingga peningkatan pendapatan nasional.

Baca Juga: Komisi II DPR RI Pastikan Persiapan Pemilu Tanah Karo On The Track

"Ini supaya DPR itu benar mewakili keinginan rakyat, bukan keinginan pemerintah," ujarnya dalam diskusi bertajuk RUU Kesehatan Jamin Perlindungan Kesehatan Bayi dan Anak di Indonesia? di Gedung Nusantara III, DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Baca Juga: Hilirisasi Produk Mangrove Jadi Alternatif Dongkrak Ekonomi dan Gizi Masyarakat

Oleh karena itu, Herman meminta agar DPR dan pemerintah membuka lagi ruang bagi masyarakat, pakar, dan para ahli di bidang kesehatan agar memberikan masukan dan saran terhadap RUU Kesehatan. "Meski sudah diputuskan pada tingkat satu, mestinya dibuka kembali untuk mendapatkan masukan dari publik," pungkas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Baca Juga: DPR RI Sampaikan Keberatan Tak Ada Isu Perdamaian Palestina di Sidang ke-9 P20 India

Diketahui, RUU Kesehatan telah disepakati oleh pemerintah dan Komisi IX DPR untuk dibawa ke rapat paripurna DPR agar segera mendapatkan pengesahan (Pembicaraan Tingkat II). Keputusan ini diambil usai masing-masing fraksi membacakan pendapat akhir mini fraksi dalam Rapat Kerja Komisi IX bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (19/6/2023).(p*)

Editor : Parlementaria