F-PKS Ingatkan Penyusunan APBN 2024 Harus Memperhatikan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilu 2024

avatar Parlementaria.ID

Parlementaria Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI menekankan bahwa Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2024 harus benar-benar dicermati arah politik anggaran negara yang ada di dalamnya. Sebab, politik anggaran negara sangat penting untuk memastikan bahwa APBN disusun sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi.

Dalam menyikapi Kerangka ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2024, Fraksi PKS mengingatkan bahwa hasil pembahasan dokumen KEM-PPKF Tahun 2024 akan menjadi dasar penyusunan RAPBN Tahun 2024 sehingga harus benar-benar dicermati arah politik anggaran negara yang ada didalamnya, kata Andi Akmal Pasluddin saat membacakan pandangan FPKS dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pandangan fraksi-fraksi atas KEM-PPKF tahun 2024, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Baca Juga: 'Bawaslu on Car Free Day', Bawaslu Surabaya Ajak Masyarakat Awasi Pemilu 2024

Transformasi Pembangunan Ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan pasca pandemi Covid-19 juga menjadi poin penekanan yang disampaikan Anggota Komisi IV itu.

Melalui mekanisme APBN, kita harus memastikan pencapaian dan target-target prioritas terkait dengan keadilan dan kesejahteraan rakyat, terlebih lagi tahun 2024 adalah tahun terakhir dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2025, katanya.

Baca Juga: Bawaslu Harap Masalah Tungsura Selesai Di Tingkat TPS

Melalui keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Fraksi PKS juga memberikan catatan penting lainnya, seperti Per september 2022, BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai sebesar 26,36 juta atau 9,57% artinya masih jauh dari target 7%. Selanjutnya, resiko dari kemungkinan masalah akan timbul dengan semakin meningkatnya utang negara.

Di sisi lain, dinamika pada tahun 2023, seperti masih berlangsungnya perang antara rusia-ukraina, kenaikan inflasi global, pengetatan kebijakan moneter global khususnya amerika Serikat, dan kondisi ekonomi yang menantang pada tahun 2024.

Baca Juga: Bawaslu Surabaya Gelar Rakor Pengawasan, Pastikan Hak Pemilih Terdaftar Di DPT

Selanjutnya, Legislator Dapil Sulawesi Selatan II itu mengingat pada tahun 2024 adalah tahun politik, dimana negara akan menyelenggarakan perhelatan akbar pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Maka proses penyusunan APBN 2024 nanti haruslah juga memperhatikan persiapan dan pelaksanaan pemilu 2024.

Kebijakan anggaran pada pembahasan APBN 2024 nanti diharapkan juga dapat mendorong dan memastikan semakin berkualitasnya proses penyelenggaraan demokrasi di negara kita.Secara umum pada pembahasan APBN 2024 nanti harus mampu menjawab tantangan yang tidak ringan, baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri, tegasnya.(P/DPR)

Editor : Parlementaria