Bawaslu Surabaya Investigasi Dugaan Pelanggaran Pemilu Partai Buruh Dalam Aksi May Day 2023

avatar Parlementaria.ID

Parlementaria Surabaya - Bawaslu Surabaya Investigasi dugaan pelanggaran pemilu Partai Buruh dalam peringatan Hari Buruh 2023 (May Day) di Surabaya. Pasalnya sejumlah peserta aksi unjuk rasa (unras) terpantau mengenakan atribut dan mengibarkan bendera partai politik (parpol). Yakni, atribut Partai Buruh yang merupakan parpol nomor urut 6 peserta Pemilu 2024.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Surabaya tak memungkiri hal ini. Kendati demikian, pihaknya menyatakan bahwa akan mengkaji lebih dalam dan melakukan pleno pimpinan terhadap hasil pengawasan pada peringatan Hari Buruh, Senin (1/5).

Baca Juga: Gaspoll Bro: Relawan Gemoy Siap Laporkan Ketua Bawaslu Surabaya ke DKPP

Saat ini, kami masih melakukan kajian hasil pengawasan. Kami akan plenokan terlebih dahulu dengan pimpinan yang lain, kata Ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar.

Sebelumnya, Bawaslu Surabaya telah mengimbau kepada seluruh peserta Pemilu se-Surabaya dan semua pihak yang hendak memperingati Hari Buruh agar tidak melakukan kegiatan kampanye Pemilu 2024. Bawaslu meminta agar momentum tersebut dimaksimalkan untuk memperjuangkan kepentingan para buruh.

Kita sudah imbau dengan mengirimkan surat edaran untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum, seperti menawarkan visi, misi, program, dan citra diri dalam peringatan Hari Buruh 2023, pesan Agil.

Pihaknya memaparkan, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 25 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Lalu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Kita telah memberikan larangan partai politik peserta pemilihan umum untuk tidak melakukan kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa kampanye Pemilu, urai Agil.

Bawaslu Surabaya mengapresiasi semua upaya dan aktivitas demokrasi untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat.

Sebab, kemerdekaan untuk menyatakan pendapat dilindungi oleh konstitusi UUD 1945. Tak terkecuali aksi buruh yang dilakukan pada 1 Mei setiap tahun.

Baca Juga: 'Bawaslu on Car Free Day', Bawaslu Surabaya Ajak Masyarakat Awasi Pemilu 2024

"Kami mengimbau agar kemerdekaan tersebut tetap dilakukan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Undang-Undang Pemilu. Agar dalam penyampaian pendapat pada peringatan Hari Buruh 2023 tidak menyisipkan materi kampanye Pemilu," tegasnya.

Perihal materi yang dimaksud, lanjut Agil, yaitu menyampaikannya dalam orasi terbuka maupun alat peraga seperti spanduk, poster, ataupun selebaran.

"Selamat Hari Buruh Internasional 2023. Semoga para pekerja di Indonesia semakin produktif, kompetitif, dan sejahtera. Berpeluh untuk harapan hidup lebih baik bagi diri dan keluarga, sejahterakan buruh dan lindungi hak-haknya," tandas Agil.

Sementara itu, Ketua Exco Partai Buruh Surabaya, Nuruddin Hidayat, mengaku telah mendapatkan surat imbauan dari Bawaslu Jatim pada Minggu (30/4). Meski demikian, pihaknya tetap akan membawa atribut partai. Dia menganggap hal itu merupakan salah satu bentuk dari penyampaian pendapat.

Hari ini Partai Buruh tidaklah berkampanye, tetapi kami berdemonstrasi menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dilindungi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, tegasnya sembari mengenakan kaos berwarna oranye dengan lambang Partai Buruh di dada.

Baca Juga: Bawaslu Harap Masalah Tungsura Selesai Di Tingkat TPS

Nuruddin Hidayat menjelaskan bahwa antara Partai Buruh dengan Serikat Buruh merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Menurutnya, Partai Buruh kecintaannya kaum buruh.

Oleh karena itu, dia menilai tidak ada larangan organisasi tertentu termasuk partai politik untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Tentu jika ada visi dan misi Partai Buruh yang sama dengan isi perjuangan Serikat Buruh, maka itu karena memang Partai Buruh ini lahir dari akumulasi kekecewaan kaum buruh terhadap partai politik yang ada. Kami berharap, cita-cita kaum buruh dapat memperjuangkan nasibnya tanpa harus menitip aspirasi, tuntasnya.

Patut untuk diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu. Dan, Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.(p1)

Editor : Parlementaria