Panitia Penjaringan Perangkat Desa Bangoan, Kabupaten Tulungagung Kacau.

avatar Parlementaria.ID

Parlementaria Tulungagung - Pelaksanaan penjaringan perangkat Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, mendapat protes dari salah satu peserta, Agung Puji Winarko, yang menurutnya peraturan perundang undangan yang seharusnya menjadi dasar hukumnya.

Agung menguraikan dalam Perda Kabupaten Tulungagung nomor 4, tahun 2017 seperti, pada pasal 27 ayat 2, bahwa batas waktu melengkapi paling lama 4 hari kerja, sejak penutupan pendaftaran, dan di ayat 3 dijelaskan bakal calon yang melewati batas waktu melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud, ayat 2 dinyatakan gugur.

Baca Juga: Posisi Ketua DPD NasDem Surabaya Sementara Dijabat Oleh Ketua DPW Partai Nasdem Jatim.

Lalu pada pasal 28, ayat 2  berbunyi, penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diberitahukan kepada yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat selama 7 hari.

Atas pertimbangan diatas lanjut Agung yang telah disepakati dalam berita acara tanggal 7 februari 2023, maka diharapakan dilakukan seleksi administrasi ulang, utamanya dalam persyaratan ijazah sesuai dengan amanah Permendagri nomor 67, tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri nomor 83, tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Baca Juga: Kunjungan Komisi V DPR RI Ke Kabupaten Blitar Prioritaskan Pembangunan Tiga Proyek Infrastruktur.

Dan keputusan Kepala Desa Bangoan nomor:12 tahun 2023 tentang calon perangkat desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan. Tapi, panitia mensyaratkan untuk lolos administrasi ijazah pendidikan terakhir SMU/sederajat dengan dilampiri foto copy ijazah/STTB pendidikan terakhir yang telah dilegalisir pejabat berwenang, sementara peraturan permendagri menjelaskan yang harus dilengkapi ijazah awal sampai pendidikan terakhir.

Sementara itu, sekretaris panitia Desa Bangoan, Suroso kepada parlementaria menjelaskan, kemarin saya dari proses awal masih belum jadi panitia. Menyusul dan penetapan itu saya tidak tahu.

"Kemarin kita ada yang mengundurkan diri dan diganti, untuk masalah seleksi persyaratan itu saya belum ikut, begitu juga perbaikan empat hari dijadikan tujuh hari, itu juga saya belum tahu", kata Suroso, Selasa (14/2/23).

"Memang kemarin ada perangkat yang jadi panitia mengundurkan diri, dan saya disuruh Kepala Desa menggantikan diberi surat tugas, jadi proses awal saya tidak tahu penjaringan sudah berjalan saya baru masuk, jadi saya belum tahu", lanjutnya. (pr/aden)

Editor : Redaksi