KPU Kembali Digugat Farhat Abbas ke DKPP

avatar Parlementaria.ID

Parlementaria Jakarta - KPU kembali mendapat gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kali ini gugatan dari sembilan parpol yang tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Selain itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari juga di adukan ke DKPP oleh Ketua Umum Partai Republik Satu yang juga tersangka penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast (WBP), Hasnaeni, Kamis (22/12/2022).

Hasnaeni menunjuk Farhat Abbas Ketua Umum Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai) sebagai kuasa hukum. Yang pada sore ini (22/12) melayangkan aduan resmi ke DKPP. Farhat, mengeklaim bahwa Hasyim berbuat asusila terhadap kliennya.

Baca Juga: Tak Terbukti Terima Uang, DKPP Tetap Berhentikan Ketua Bawaslu Surabaya

"Karena menyangkut kesusilaan jadi kita tidak bisa (menyampaikan bentuk tindakannya)," kata Farhat kepada wartawan, Kamis.

Sementara itu, terkait gugatan sembilan parpol tersebut mengatasnamakan diri dengan Gerakan Melawan Political Genocide (GMPG). Koalisi partai itu juga menunjuk Farhat Abbas sebagai kuasa hukum.

Farhat menyebut, pihaknya melaporkan Ketua KPU RI Hasyim Asyari atas tuduhan pelanggaran etika terkait tindakan asusila terhadap Ketum Partai Republik Satu Hasnaeni 'Wanita Emas'.

Kalau di laporan asusila ketua KPU, tapi kalau untuk etika dan kesalahan tidak mengeluarkan suatu keputusan atau berita acara, kita laporkan semua komisioner, ungkap Farhat kepada wartawan di kantor DKPP, Jakarta, Kamis (22/12).

Baca Juga: Bawaslu Putuskan KPU Provinsi Kaltim Lakukan Pelanggaran Administrasi

Farhat meminta DKPP untuk menonaktifkan para ketua dan anggota KPU baik karena kasus asusila maupun karena membuat mereka gagal ikut Pemilu.

Setidaknya dinonaktifkan terlebih dahulu kemudian proses. Ya kalo di KPK kan ketua KPK dibelikan tiket pasti dihukum 5 tahun kan, nah kalau di KPK/DKPP apa aturannya? Kita serahkan ke komisioner DKPP, paparnya.

Di konfirmasi terpisah, Anggota DKPP J. Kristiadi menyebut DKPP telah menerima laporan tersebut dan akan menindaklanjutinya.

Baca Juga: Minim Regulasi Pemilu Ramah Lingkungan, Daur Ulang Sampah Logistik Pemilu Perlu Dipikirkan Bersama

Jadi kita sebetulnya lembaga yang pasif, tidak bisa kita agresif untuk membuat inisiatif, tidak mungkin. Kalau ada laporan kita terima tentu dengan baik dong, kata Kristiadi kepada wartawan di Kantor DKPP, Kamis (22/12).

Itu saya kira tergantung kasus-kasusnya ya. Sangat tergantung itu. Itu kalau yang dialami teman-teman (GMPG) bisa seminggu, dua minggu, tergantung besarnya kasus itu dan rumitnya kasus itu, tandasnya.

Sekedar informasi, Sembilan parpol tersebut adalah Partai Perkasa, Masyumi, Pandai, Pemersatu Bangsa, Kedaulatan, Reformasi, Prima, Berkarya, dan Republik Satu. (P1)

Editor : Parlementaria