Garang Depan Publik, Walikota Takluk Oleh SLF Mall Surabaya

avatar Parlementaria.ID

Parlementaria.id - Penerapan sertifikat laik fungsi (SLF) yang diatur dalam Perwali No. 14 Tahun 2018, ternyata kertas macan ompong tak bikin keder Mall. Pasalnya, masih banyaknya pengusaha abai bahkan acuh tak acuh terkait SLF. Hal tersebut mengindikasikan Pemkot Surabaya lemah terhadap Mall dan tak hiraukan keselamatan warganya.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna mendorong Pemkot Surabaya agar tidak sembarangan memberi rekomendasi ijin kelayakan gedung atau tempat-tempat yang membutuhkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), mengingat masih banyaknya kejadian yang membahayakan jiwa masyarakat dan ternyata tak memiliki SLF. Sampai saat ini sebanyak 2.000 lebih gedung di Surabaya belum mempunyai SLF.

Baca Juga: Wali Kota Eri Cahyadi Kirimkan SE Ke 712 Ribu WP Minta Patuhi Bayar Pajak

Sementara, baru mendaftar sebanyak 116, dan yang selesai 59. Padahal, ungkap Ayu pihaknya telah mensosialisasikan perihal SLF sejak 2019. Sehingga ia menduga, para pengelola sengaja tidak mendengar atau bahkan menganggap remeh.

Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A bersama OPD dan manajemen Plasa Surabaya terkait masalah ambruknya plafon tenant Matahari, Selasa 10 Mei 2022, Pertiwi Ayu menginstruksikan agar sementara waktu dapat dipasang garis Pol PP di area Plasa Surabaya yang dirasa membahayakan.

Ternyata di Plasa Surabaya belum mengurus SLF, itu harus segera diurus karena disitu ada pengecekan fisik, listrik dll. Terlebih dulu harus ada rekomendasi dari OPD terkait, ungkap Ayu usai rapat.Tak hanya itu, Perwali terkait SLF muncul pada 2018. Dan dewan khususnya Komisi A sudah memberitahu dan mensosialisasikan mulai tahun 2019 awal. Menurut Ayu, bila pengusaha abai, akan banyak pihak yang dirugikan, mulai dari pegawai maupun pengunjung yang akan hadir.

Dewan, khususnya komisi A sudah mensosialisasikan hal ini sejak awal 2019. Artinya, pengelola pengelola ini sengaja tidak mendengarkan atau menganggap remeh Perwali yang muncul tahun 2018 akhir ini, tegasnya.

Artinya, dengan tidak mengindahkan aturan, maka pengelola secara langsung atau tidak, akan merugikan pegawai serta pengunjung mall.

Masih untung kejadian di Delta Plasa (Plasa Surabaya, red) satu jam sebelum karyawan masuk. Kalau saja terjadi mundur satu jam saja, dipastikan akan ada korban, apalagi posisinya dekat eskalator, ucap Ayu.

Anehnya, pihak pengelola mengatakan seminggu sebelumnya sempat mengingatkan tenant untuk memperbaiki plafonnya, tapi tidak diindahkan, tambahnya.

Baca Juga: Penetapan Di Hari Pahlawan, DPRD Surabaya : APBD 2024 Menurun Tak Sesuai Semangat Kepahlawanan

Kalau saling menyalahkan, menurut Ayu tidak akan ada habisnya, yang terpenting adalah manajemen Plasa Surabaya wajib segera mengurus SLF demi keamanan semua pihak.

Sedangkan, untuk Pemerintah kota, Ayu tegas meminta agar ada pengecekan yang detail sebelum memberikan Rekomendasi untuk SLF. Dan meminta agar ada penguatan atau perubahan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 terkait aturan Sertifikat Laik Fungsi, karena disitu tidak terdapat sanksi yang berat.

Cuma sanksi denda. Kurang berat ya, itu sepele bagi mereka mereka (pengelola). Karena dianggap sepele itulah mereka males mengurus SLF, ujar Politisi Partai Golkar ini.Senada, Imam Syafii anggota Komisi A menekankan ada sanksi tegas untuk pengusaha terutama pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki SLF.

Sesuai data yang kami terima, dari 2000 lebih usaha yang mengharuskan ber-SLF, baru 116 yang mendaftar, dan baru 59 yang dinyatakan sudah selesai, terangnya.

Baca Juga: Hadiri Sedekah Bumi di Sambikerep, Josiah Michael: Kami sedang Godok Raperda Pariwisata

Selain itu, Imam juga meminta agar Pemkot Surabaya memberikan larangan serah terima pengelola apartermen kepada pembeli sebelum penerbitan SLF gedung.

Pemkot (Surabaya) wajib memberikan larangan serah terima pengelola apartermen kepada pembeli sebelum penerbitan SLF gedung. Ini semua demi keslamatan dan penegakan aturan ucapnya sembari menyebut beberapa apartemen, diantaranya adalah Mansion Apartment Group dan Bale Inggil berlokasi Apartment di Jl MERR, Surabaya.

Bahkan, untuk penegakan Perda dan Perwali di era Walikota Eri Cahyadi harus lebih garang dari sebelumnya.

Dulu Perwali Feminim karena dipimpin seorang ibu, sekarang harusnya mulai garang terhadap pelanggaran karena Walikota nya adalah seorang laki-laki, tandas Imam Syafii. (P01)

Editor : Parlementaria