Terkait Bantuan, Ratusan Nelayan Bantah Pernyataan Reni Astuti

avatar Parlementaria.ID

Parlementaria Surabaya - Sejumlah KUB Nelayan merasa keberatan terkait pernyataan Wakil DPRD Kota Surabaya Reni Astuti.

Dikutip dari  Jatim Antara News (10/12), Reni menyebut telah menerima sejumlah aduan dari warga tentang banyak nelayan di Kota Surabaya yang belum mendapatkan bantuan.

Baca Juga: Pimpinan DPRD Surabaya Ingatkan Pemkot Tindaklanjuti Program Musrenbang

Ikhsan selaku Ketua KUB Bintang Samudra menyatakan bahwasanya pernyataan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya tersebut tidak benar karena semua bantuan yang telah diberikan dinas sudah hampir memenuhi semua kebutuhan nelayan.

Disisi yang sama, Pengurus KUB pesisir Suramadu, Husnul Ilmi juga menanggapi berita yang didapatinya dari grup nelayan. Ia menyatakan nelayan sudah menerima beberapa bantuan dari dinas terkait.

"Kami sudah perahu wisata yang baru serta alat tangkap, dan alat waring merupakan hasil dari musrembang sehingga saya kira berita itu perlu diluruskan." Ujar Husnul, Selasa 12 Desember 2022.

"Saya mewakili dari KUB Samudra Jaya, Kedung cowek, Bulak, bahwa yang diviralkan dari PKS tentang tidak meratanya bantuan nelayan itu tidak benar, " Jelas Mas Ud Ketua KUB Samudra Jaya.

Dari pernyataan Legislator PKS ini merasa amat sangat sakit hati karena dirinya merasa sudah menerima banyak bantuan dari kedinasan.

"Dari Dinas Pertanian dan Perikanan. Mulai dari kita menjabat dari 2016 Itu kita sudah menerima bantuan perahu dari anggaran musrembang yang berjumlah 4 jaring plus sama mesinnya, " Ungkap Mas Ud.

"Bahkan di tahun 2021 kita sudah menerima musrembang lagi yaitu 2 perahu plus alat tangkap," Sambungnya.

Mas Ud menceritakan, mulai dari para nelayan kena dampak cuaca ekstrim, dan perahu banyak yang tenggelam, tidak ada pihak yang merespon kecuali dari DKPP.

Kemudian bantuan juga dari pak Wali dan bu Wali yang turun langsung kepada para nelayan.

"Jadi cukup sekian kami merespon yang di viralkan sama dari timnya DPRD itu dari PKS, saya sungguh sakit hati, " Ucapnya.

Baca Juga: Reses Perdana, Reni Astuti Dorong Pemkot Tingkatkan Layanan Dan Pastikan Kebutuhan Dasar Warga Terpenuhi

"Kami tidak mau apa yang sudah dibantu pemerintah melalui dinas-dinasnya ditutup-tutupi, harus transparan dan terbuka. Dan itu sudah di lampirkan oleh ketua KUB nya masing-masing yang dapat bantuan." Jelas Mas Ud Ketua KUB Samudra Jaya.

Hal serupa dinyatakan KUB Samudra Jaya, Warsito Ketua Kelompok dan Ketua Gapoktan menanggapi terkait bantuan yang diberikan kepada nelayan oleh DKPP.

"Kami bersama 9 kelompok yang selama ini sudah melihat dan menikmati bantuan, meluruskan berita hoax di medsos karena kami tidak pernah mengadu kepada PKS, " Ujarnya.

Keberatan juga diperkuat dari nelayan Kelurahan Tambak Wedi.

Mustofa Ketua Nelayan Se-Kelurahan Tambak Wedi Kenjeran menyatakan bahwa ia bersama kelompok nelayannya telah menerima bantuan berupa alat tangkap jaring cintet sebanyak 200 piece, sehingga dari anggota nelayan kami telah menerima keseluruhan tanpa terkecuali.

"Total 100% telah menerima semua dan juga kami mendapat bantuan mesin perahu, itupun juga sudah dibagikan secara serentak, " Katanya.

"Misalkan ada beberapa oknum yang mungkin menyatakan bahwa nelayan kami yang tidak menerima atau belum menerima bantuan dengan tidak merata itu mungkin diluar wilayah kami. Karena nelayan kami sudah menerima semuanya," Tambah Mustofa.

Ia menduga, yang menyatakan bantuan ini tidak merata sengaja memprovokasi temen-temen, tapi alhamdulillah selama ini nelayan kami kondusif karena bantuan-bantuan yang telah dari pemerintah kota yg telah kami terima semuanya itu dan tidak ada kendala apa pun."

Sementara itu, Ketua nelayan KUB Samudera Bintang, Imron tegas menyatakan bahwa berita anggota dewan dari partai PKS itu tidak benar. Menurutnya anggota nelayan sudah mendapatkan bantuan alat tangkap ikan dan udang dari pemerintah.

"Berita itu kurang benar, kelompok nelayan Samudra Bintang sudah mendapat bantuan dari pemerintah berupa alat tangkap ikan dan udang, " Tegas Imron. (Par/03)

Editor : Parlementaria