Bawaslu RI Temukan Banyak Pelanggaran Verifikasi Parpol Pemilu 2024

avatar Parlementaria.ID

Parlementaria Surabaya - Bawaslu RI temukan 77 pelanggaran oleh KPU selama proses tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik Pemilu 2024 secara nasional. Tak hanya itu, adanya pelanggaran juga terdapat di KPU Surabaya. Hal ini terungkap Bawaslu Surabaya, yakni terkait temuan kekurangan administrasi oleh petugas KPU.

Pasalnya, dalam melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai seharusnya membawa surat pernyataan. Dan berisi pernyataan warga yang mengaku bukan merupakan anggota partai tersebut saat proses verifikasi.

Baca Juga: 'Bawaslu on Car Free Day', Bawaslu Surabaya Ajak Masyarakat Awasi Pemilu 2024

Ketua Bawaslu Surabaya, M Agil Akbar, mengatakan, sehingga pernyataannya berisi penjelasan. Bahwa warga yang terverifikasi benar bukan merupakan anggota parpol.

"Sering terjadi, verifikator dari KPU tidak membawa bekal surat pernyataan yang menyatakan (warga) tidak sebagai anggota parpol," tuturnya ketika di konfirmasi, Jumat (9/12/2022).

Selain itu, surat pernyataan ini penting untuk memastikan warga tersebut menjadi kader maupun bukan bagi sebuah parpol. Dan apabila warga tersebut mau menandatangani surat pernyataan, maka status yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

"Kalau seseorang menyatakan bukan sebagai anggota parpol, seharusnya mengisi surat pernyataan. Kemudian, KPU akan mencoret yang bersangkutan dari daftar keanggotaan parpol," ungkapnya.

Baca Juga: Bawaslu Harap Masalah Tungsura Selesai Di Tingkat TPS

Ia menambahkan, dalam beberapa kali verifikasi, petugas Verifikator tak menyertakan surat pernyataan tersebut.

"Kami saat ini sudah menyampaikan saran perbaikan secara lisan kepada KPU untuk menyertakan surat pernyataan tersebut," imbuh Agil.

Bawaslu Surabaya rekap kejadian lain

Selain temuan tersebut, lanjut Agil, Bawaslu Surabaya saat ini sedang merekap beberapa kejadian lain selama verifikasi.

"Kami sedang pleno untuk membahas sejumlah temuan selama verifikasi untuk segera ada tindaklanjut dari teman-teman KPU," tuntasnya.

Baca Juga: Bawaslu Surabaya Gelar Rakor Pengawasan, Pastikan Hak Pemilih Terdaftar Di DPT

Sekedar untuk di ketahui, sebelumnya Bawaslu RI menemukan 77 pelanggaran dan menemukan 19 laporan dugaan pelanggaran administrasi pada proses tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik Pemilu 2024 secara nasional.

Perihal tersebut terungkap saat Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam Talkshow Nasional Tribun Series. Dengan tema Partai Baru Melawan Dominasi Partai Lama, di Gedung Menara Kompas, Senin, (5/12/2022).

Sebanyak 75 temuan merupakan dugaan pelanggaran yang terjadi dalam verifikasi administrasi oleh KPU kabupaten/kota (kasus video call terjadi di 13 provinsi), katanya. (p1)

Editor : Parlementaria