Marak Aksi Gangster, Imam Syafi'i Minta Pemkot Dan Aparat Koreksi Kebijakan

avatar Parlementaria.ID

Parlementaria Surabaya - Marak aksi gangster di Surabaya, memang cukup meresahkan warga beberapa pekan terakhir. Bahkan, akibat aksi brutalnya membuat satu nyawa menjadi korban akibat ulah mereka. Banyak video yang beredar dan menunjukkan kelompok remaja itu membawa senjata tajam seperti celurit hingga pedang.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Imam Syafii, menyoroti fenomena gangster di kota pahlawan. Salah satu sebab musababnya ialah akibat lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang tergolong street crime (kejahatan jalanan) ini.

Baca Juga: BPBD Kota Surabaya Imbau Warga Waspada Pohon Tumbang Akibat Angin Kencang

Imam menambahkan, salah satu permasalahan sosial jika sudah menyebut gangster maka sudah termasuk kejahatan yang terorganisir. Kecuali, kenakalan remaja maka persoalan tersebut harus ada penindakan tegas.

"Kalau ngomong kejahatan terorganisasi ya tidak ada pilihan lain itu harus penegakan hukum yang serius sehingga menimbulkan efek jera," tegas Imam kepada jurnalis, Minggu (4/12/2022).

Sebelum fenomena gangster pun, lanjut Imam, sudah marak terjadi aksi tawuran di Surabaya. Tepatnya saat bulan ramadan. Kejadian ini musiman dan harus bisa membaca polanya.

"Perlunya tindakan tegas dan efektif dari Pemkot dan penegak hukum dalam menangani hal ini," ujar politisi Nasdem ini.

Baca Juga: FIFA Puji GBT, Wali Kota Eri: Kami Siap Even Internasional Selanjutnya

Tak hanya itu, mantan wartawan ini, menilai baik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya maupun aparat kepolisian selama ini melakukan penanganan belum efektid. Dan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

"Kemarin-kemarin itu yang tertangkap anak-anak di bawah umur digowo nang Satpol PP orang tuanya dipanggil dan selesai gitu aja," tandas Imam.

"Kadang-kadang ya karena pemkot itu pendekatannya humanis tidak lupa di kasi nasi kotak. Wuenak rek di wehi nasi kotak, lawuhe enak, terus di mulehno. Bisa saja itu kan kemudian tidak menimbulkan efek jera," imbuhnya kembali.

Baca Juga: Panwascam Tegalsari Bagi-bagi Bunga 'Pemilu Damai'

Sehingga, anggota Komisi A DPRD Surabaya ini, meminta Pemkot dan aparat kepolisian mengkoreksi kebijakan dan penanganan masalah sosial tersebut.

"Hukum itu ya harus itu tadi ketika mulai berulang kali pelanggaran harus dikoreksi. Berarti kan ada yang tidak bener atau kurang pas," pungkasnya.(p1)

Editor : Parlementaria