Legislator PDIP Dorong APBD Surabaya Untuk UMKM Terserap Maksimal Tepat Sasaran

avatar Parlementaria.ID

Surabaya - DPRD Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya telah mengesahkan APBD tahun 2023 pekan lalu, dengan kekuatan belanja sebesar Rp 11,2 triliun. 40 persen dari kekuatan belanja tersebut, diprioritaskan untuk pemberdayaan UMKM.

Legislator Fraksi PDIP DPRD Surabaya Anas Karno, mendorong supaya anggaran tersebut terserap maksimal dan tepat sasaran.

Baca Juga: Perempuan Dan Politik, Laila Mufidah Kalahkan Ketua Parpol Surabaya

"40 persen anggaran untuk pemberdayaan UMKM dari APBD 2023, diharapkan mampu menumbuhkan pergerakan ekonomi para pelaku UMKM. Yang tentunya akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara makro di Surabaya," terangnya, saat mengunjungi pelatihan UMKM di Kecamatan Tenggilis Mejoyo, yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi B tersebut mengatakan, banyak cara yang bisa dilakukan Pemkot Surabaya untuk penyerapan anggaran UMKM supaya maksimal dan tepat sasaran.

"Diantaranya menggelar pelatihan yang diikuti dengan pendampingan kepada para pelaku UMKM. Mulai dari pembuatan bahan baku, proses produksi sampai pemasaran. Dengan begitu para pelaku UMKM di Surabaya bisa mandiri nantinya," jelas Anas.

Selain itu menurut Anas, melalui Perda Perseroda PT BPR Surya Artha Utama (SAU) yang sudah disahkan, Pemkot Surabaya memberikan penyertaan modal kepada bank BUMD tersebut sebesar Rp 10 milyar di tahun 2022 dan Rp 50 milyar di tahun 2023.

"Penyertaan modal tersebut penggunaannya diprioritaskan sebagai kredit usaha bagi pelaku UMKM di Surabaya. Bunganya ringan dan syaratnya mudah. Cukup datang ke BPR SAU," imbuhnya.

Supaya kredit tersebut terserap maksimal, Anas meminta supaya BPR SAU melakukan intens melakukan sosialisasi.

Baca Juga: Terkait Pos PAUD Terpadu di Surabaya, Dyah Katarina minta Dikembalikan ke Tujuan Lahirnya

"Hal ini penting agar para pelaku UMKM tidak terlilit hutang ke pinjol atau rentenir dengan bunga tinggi. Supaya para pelaku UMKM ini bisa tumbuh bukannya terpuruk akibat hutang," jelasnya.

Anas Karno menegaskan Komisi B DPRD Surabaya akan serius mengawal pemberdayaan UMKM yang sudah diprogramkan anggarannya lewat APBD 2023.

"Sehingga penggunaannya betul-betul untuk pemberdayaan UMKM. Sehingga ekonomi yang cenderung stagnan di masa pandemi, sekarang diharapkan bisa tumbuh dan bergerak. UMKM merupakan ujung tombak dari pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.

Pemberdayaan UMKM di Surabaya mendapat dukungan dari legislatif Provinsi Jawa Timur. Yordan M Bataragoa legislator PDIP DPRD Provinsi Jatim, yang turut hadir di pelatihan UMKM Kecamatan Tenggilis Mejoyo berharap, UMKM di Surabaya bisa naik kelas.

Baca Juga: DPRD Surabaya Surati Dewan Komisioner PT PAL Minta Klarifikasi Ulah Oknum

"Penghasilannya meningkat, omzetnya meningkat. skala produksinya meningkat. Kemudian berkembang usahanya, penasarannya baik dan semakin naik. Tujuan akhirnya naik kelas dengan kesejahteraan yang meningkat pula," terangnya.

Yordan mengakui tidak mudah menjadi pelaku UMKM. Tidak sedikit pelaku UMKM mentalnya tidak kuat, kurang ulet dan tidak inovatif.

"Dan ini yang kita coba satu-persatu dibantu melalui pelatihan UMKM di Surabaya," pungkasnya.

Editor : Redaksi