Polemik MBR Dan PKH, Ajeng Wira Wati Disambati Warga Penerima Manfaat Embong Kaliasin

avatar Parlementaria.ID

Parlementaria Surabaya - Dalam reses sidang Keempat persidangan kesatu tahun anggaran 2022, Anggota DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati memaparkan semua capaiannya selama duduk sebagai Wakil ketua Komisi D DPRD Surabaya yang membidangi Sosial dan Pendidikan. Pemaparan tersebut di sampaikan saat jaring aspirasi masyarakat di wilayah RT03 RW11 embong kaliasin, kecamatan Genteng Surabaya, Jumat 14 Oktober 2022, malam.

"Kami di Komisi D sudah bekerja bersama Pemerintah kota melalui dinas-dinasnya, merumuskan berbagai kebijakan sekaligus pembahasan anggaran yang akan dikeluarkan," ucap Ajeng yang saat ini ditunjuk sebagai ketua Pansus kerjasama sister city pengembangan UMKM bersama Kota Gaziantep, Turki.

Baca Juga: Perempuan Dan Politik, Laila Mufidah Kalahkan Ketua Parpol Surabaya

Di bidang pendidikan, ia mengaku ikut dalam pembahasan beasiswa hafalan dan beasiswa universitas, yakni uang saku 500.000 dan biaya kuliah 750.000.

"Secara rutin kami juga membahas terkait progres Seragam untuk MBR di tingkat SD dan SMP, termasuk juga terkait PPDB SD dan SMP yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah kota Surabaya," ungkap Lulusan S2 PSDM Unair 2009 ini.

Tak hanya itu, di bidang kesehatan juga turut terlibat dalam pengembangan penanganan stunting, yang saat ini berjumlah sekitar 8.000 anak. Termasuk mendirikan program MCK komunitas untuk 1.000 yang membutuhkan.

"Kami bersama dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata juga telah merancang program beasiswa dan bantuan seragam gratis untuk siswa/i SMA sederajat," papar Ajeng.

Selain itu, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya ini juga menjelaskan perbedaan MBR dan DTKS.

"Data MBR atau Masyarakat berpenghasilan rendah, digunakan Pemkot Surabaya sebagai acuan intervensi berbagai bidang bantuan untuk warga Surabaya. Baik di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kependudukan, maupun pemberdayaan dan ketenagakerjaan," terang Ajeng.

Anggaran bantuan MBR berasal dari APBD Kota Surabaya, sedangkan DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berasal dari Kementerian Sosial yang anggarannya bersumber APBN.

Baca Juga: Terkait Pos PAUD Terpadu di Surabaya, Dyah Katarina minta Dikembalikan ke Tujuan Lahirnya

"Yang sering menjadi polemik adalah masalah DTKS. Banyak warga yang mampu atau bahkan sudah meninggal masih mendapat bantuan, sepertinya tidak pernah diupdate," ucap Ajeng.

"Untuk mengefektifkan bantuan, kami sudah minta agar penerima bantuan MBR diberi tanda berupa stiker, sudah di acc tapi belum direalisasikan. Selain untuk memudahkan pendataan, stiker ini juga akan memberikan rasa malu kepada warga yang tidak berhak menerima bantuan," terangnya kembali.

Pada kesempatan itu, warga banyak mempertanyakan terkait sistem PPDB zonasi. "Kami keberatan sistem PPDB zonasi karena perbandingan siswa dengan sekolah tidak merata sehingga peluang untuk masuk negri warga disini sangat minim, khususnya untuk tingkat SMP dan SMA sederajat," ungkap salah seorang ibu.

Menyikapi hal ini, Ajeng berjanji akan tetap berkoordinasi dengan pihak terkait khususnya dengan Pemerintah. "Meski sudah berkali-kali kami rapatkan, tapi saat ini masih belum ada jalan keluar. Kami tak akan berhenti mendesak pemerintah kota, Provinsi sekaligus kementrian pendidikan untuk memberikan jalan keluar, terutama dalam hal penambahan sekolah," janji Ajeng.

Baca Juga: Anggota DPRD Jatim, Samwil : Petani di Gresik dan Lamongan Keluhkan Pupuk Langka Saat Musim Tanam

Pada kesempatan yang sama, kehadiran BF Sutadi sebagai Narasumber memberikan harapan baru kepada warga. Sutadi menjelaskan keuntungan bagi warga saat gelaran reses Dewan. Sambil melontarkan joke - joke sebagai bumbu diskusi, membuat warga mudah menerima penjelasannya.

"Reses anggota dewan banyak menguntungkan masyarakat. Karena dalam reses, masyarakat secara langsung dapat menyampaikan apapun keluhan kepada anggota dewan," ungkap dosen Administrasi Publik Universitas W.R Supratman ini.

"Dalam agenda reses, aspirasi warga akan dicatat dan disusun dalam Pokir, kemudian akan di rapat Paripurnakan bersama pemerintah untuk dijadikan rencana pembangunan kota kedepan," tuntasnya.

Sekedar informasi, dalam gelaran reses tersebut turut hadir Ketua RT03, Daryono serta Sholeh wakil ketua RT01 RW11. Sambat polemik warga, terkait permasalahan bantuan sosial dan Pendidikan. Sehingga, kebingungan menyikapi keluhan warga.(P1)

Editor : Parlementaria