DPRD, Polda Jatim bersama KUB Nelayan Surabaya Utara Koordinasi terkait Dampak Kenaikan BBM

avatar Parlementaria.ID

Parlementaria Surabaya - Kompol Karyono dari Polda Jatim menyadari permasalahan dasar dari para nelayan terkait mahalnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Oleh karena itu pihaknya bersama jajaran terkait melalui perwakilan anggota dewan (DPRD) Kota Surabaya bisa berkoordinasi dengan dinas terkait untuk bersama-sama mengatasinya.

Baca Juga: Perempuan Dan Politik, Laila Mufidah Kalahkan Ketua Parpol Surabaya

"Koordinasi ini bisa juga dilakukan bersama kementerian terkait, melalui dinas yang ada untuk mencarikan solusi dan atau subsidi BBM tersebut "

Pada kesempatan tersebut Polda Jatim melakukan Baksos di tujuh titik. Salah satunya diberikan kepada para nelayan yang tergabung di Kelompok Usaha Bersama Nelayan Surabaya Utara.

Dalam sosialisasi penyesuaian harga BBM sekaligus bakti sosial tersebut, Kompol Karyono menyampaikan bahwa hal itu dilakukan untuk mencegah inflasi. Namun patut diketahui bahwa dari hasil penyesuaian tersebut juga kembali ke masyarakat dalam bemtik subsidi.

"Penyesuaian harga BBM inj untuk penggunaan BBM yang tepat sasaran. Kedua, subsidi tersebut bisa melalui BLT,  bisa dari dinas koperasi atau dari dinas terkait yang penting untuk meringankan beban masyarakat yang benar-benar membutuhkan," terangnya.

Baca Juga: Terkait Pos PAUD Terpadu di Surabaya, Dyah Katarina minta Dikembalikan ke Tujuan Lahirnya

Kompol Karyono menyampaikan bahwa kehadirannya untuk menyampaikan tugas kepolisian, pertama perlindungan dan keamanan kepada masyarakat. Kedua, melayani dan mengayomi masyarakat, Ketiga, penegakan hukum

Anggota DPRD Kota Surabaya, Abdul Ghoni Mukhlas Niam mengatakan bahwa kehadiran wakil rakyat dibtengaj masyarakat adalah memastikan kinerja pemerintah sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku

"Agar masyarakat tidak mengala.i kemiskinan yang ekstrem," tuturnya.

Baca Juga: Komisi III DPR RI Apresiasi Kerja Keras Polda Jatim Hadirkan Rasa Aman Jelang Pemilu 2024

Ghoni menegaskan bahwa adanya bantuan atau subsidi ini agar trpat sasaran. Untuk itu pihaknya akan terus berkoordinasi dengan instansivdatibfinas terkait.

"Kita sampaikan ke Pemkot Surabaya, standarisasi kemiskinan  itu seperti apa. Langkahnya dilakukan pendataan yang matang," pungkas Ghoni. (Par/04)

Editor : Parlementaria