Oknum Pemkot Ancam UMKM, John Thamrun : Tidak Bisa Ditolerir

avatar Parlementaria.ID

Parlementaria Surabaya - Oknum Pemkot Surabaya melalui bagian umum mengancam pegiat UMKM. Pasalnya, oknum tidak akan mengorder kembali produk UMKMnya, jika tidak mengirimkan barang pesanannya.

Temuan ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP), perihal ancaman terhadap pelaku UMKM terkait repeat order (RO) tersebut.

Baca Juga: BPBD Kota Surabaya Imbau Warga Waspada Pohon Tumbang Akibat Angin Kencang

Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, John Thamrun, menyampaikan temuan itu. Pascahearing dengan instansi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang terkait, di ruang Komisi B.

"Ini kan sesuatu yang tidak bisa ditolerir. Karena dari pihak pembeli ke UMKM pebayarannya mundur. Dengan alasan dari bagian umum bahwa tidak ada dana. Seharusnya itu permasalahan internal bagian umum," ujarnya, Rabu (21/9/2022) siang.

John Thamrun menjelaskan bahwa apabila dana di bagian umum tidak ada atau sudah habiis, seharusnya tidak mengorder keluar. Atau setidaknya mengambil uang dari bagian yang lain untuk bisa didistribusikan kepada UMKM tersebut.

"Karena di bagian rapat katanya dananya masih ada, dibagian internal masih ada. Sedangkan yang dibagian  eksternal itu sudah kehabisan duit, karena itu untuk kegiatan di lapangan," paparnya.

Baca Juga: FIFA Puji GBT, Wali Kota Eri: Kami Siap Even Internasional Selanjutnya

Legislator asal Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa dana itu tetap ada di satu bagian. Seharusnya itu kebijakan dari internal sendiri yang bisa mengatasi. Sehingga UKM atau UMKM tidak dirugikan dalam hal ini.

"Dalam hal ini, UMKM sudah dirugikan, diancam lagi, bahwa kalau tidak mengirim order usahanya akan sepi. Ini kan suatu hal yang tidak layak dilakukan oleh seorang di Bagian Umum," tegas John Thamrun.

Dirinya menyatakan bahwa Komisi B DPRD Kota Surabaya akan menelusuri secepatnya, siapa oknum tersebut. Kesimpulannya, John mengatakan bahwa pihaknya berharap hal seperti itu jangan sampai terulang kembali, oleh petugas darimanapun juga.

Baca Juga: Panwascam Tegalsari Bagi-bagi Bunga 'Pemilu Damai'

"Justru UMKM ini seharusnya malh dilindungi dan didukung. Kalau memang tidak ada pendanaan, mka tidak perlu dilakukan order0-order kedepannya," bebernya.

Terkait berapa jumlah dana yang belum terbayar. John Thamrun menyatakan bahwa dana yang belum terbayar ke UMKM tersebut, sebesar Rp 9 juta. (P1/ram)

Editor : Parlementaria