Dampingi Bakesbangpol POA, Imam Syafii Pastikan TKA Di Surabaya Sesuai Aturan

avatar Parlementaria.ID

Parlementaria Surabaya - Imam Syafi'i, anggota DPRD Surabaya mendampingi Bakesbangpol Kota Surabaya melakukan POA atau pemantauan dan pengawasan terhadap orang asing.

Target kali ini ada di dua tempat yaitu PT. Kami AILE Turkido, Jl. San Antonio 10-110 Pakuwon City SurabayaKecamatan Mulyorejo dan Keunggulan Pendidikan Bahasa Inggris berlokasi di AA2, Ruko Pakuwon City. 27-28, Kejawan Putih Tambak.

Baca Juga: Insentif RT, RW dan LPMK Bebani Dakel, Ghofar Ismail : Pembangunan Kurang Maksimal

Selain dua instansi tersebut, agenda POA juga melibatkan beberapa instansi terkait. Antara lain Polres Surabaya, Polres Tanjung Perak, kemudian Imigrasi serta BIN dan BNN. Pada saat yang sama, pemerintah kota juga terlibat melalui Dinas Penanaman Modal dan Dispendukcapil.

"Kebetulan kami diundang oleh Bakesbangpol Surabaya ketika rapat koordinasi. Kami sekaligus diajak turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan orang asing, " Ungkap Imam Syafi'i kepada awak media saat ditemui di lokasi pemantauan, Selasa 20 September 2022.

"Saya mengapresiasi instansi dan lembaga yang ikut, ini baik dilakukan. Utuk memastikan apakah keberadaan orang-orang asing di Surabaya apakah sudah sesuai aturan, " Tambah Politisi Partai NasDem ini.

Seperti saat ini, menurut Imam, masih banyak kasus lapangan seperti penyalahgunaan izin tinggal dan penyalahgunaan yang lain. "Misalnya dokumen yang habis tapi tidak lapor, ini sekaligus bisa dimanfaatkan untuk mensosialisasikan perda baru di Surabaya yaitu retribusi untuk tenaga kerja asing, " Katanya.

Perda Retribusi TKA sudah di paripurnakan

Peraturan Daerah (Perda) ini sudah di paripurnakan oleh Pemerintah dan DPRD kota Surabaya yang mengatur retribusi untuk tenaga kerja asing di Surabaya.

"Nanti setiap bulannya, tenaga kerja asing di Surabaya dikenakan retribusi 100 dolar per orang, " Terang Imam.

Baca Juga: DPRD Surabaya Geram Usaha Walet Kertajaya Tak Kunjung Ditutup Pemkot, Komisi C Beri Catatan !

Dari situ, pemerintah harus kembali melakukan penertiban dalam hal data terutama ketika mereka mengurus perpanjangan setiap tahun.

"Tentu kita juga ingin punya data yang pasti tentang tenaga kerja asing, supaya betul-betul Perda bisa dimanfaatkan seluas-luasnya, kemudian ada tambahan Pendapatan asli daerah dari retribusi Tenaga kerja asing itu, " Tutur mantan Pimpinan Redaksi JTV ini.

Di lokasi yang sama, Achmad Wakot dari Bakesbangpol menyatakan bahwa, melakukan pemantauan orang asing di Surabaya, rutin 6 kali dalam sebulan.

Baca Juga: Imam Syafi'i Pimpin Ratusan Kader Dan Simpatisan Nasdem Surabaya Daftarkan Bacaleg

"Sejauh ini datanya ada kurang lebih 150 orang (tenaga kerja asing, red). Ini data asalnya dari Disnaker Jatim, Disnaker kota Surabaya, Dispendukcapil Surabaya dan Dinas Penanaman Modal Surabaya, " Ungkap Wakot.

Pemantauan ini menurutnya juga untuk melakukan sosialisasi terhadap orang asing. Jika nantinya ada yang melanggar, tidak mempunyai izin tinggal atau tidak sesuai peruntukannya dan izinnya sudah tidak berlaku, maka pihak imigrasi yang akan mendeportasi.

"Termasuk contoh kejadian beberapa tenaga kerja dari Rusia yang bekerja di surabaya hanya mempunyai VOA atau Visa kunjungan. Karena melakukan kegiatan tidak sesuai izin, langsung di deportasi oleh pihak imigrasi, " Tandasnya. (P1)

Editor : Parlementaria