Fatkur Rohman Tegaskan Tidak Ada Alasan Dakel Tidak Direalisasikan

avatar Parlementaria.ID

Parlementaria Surabaya - Fatkur Rohman, anggota Komisi A DPRD Surabaya, mengapresiasi dan merasa bersyukur bisa membahas dan penetapan regulasi terbaru dana kelurahan melalui Perwali.

"Ini adalah kabar gembira untuk RW dan RT. Yang sebelumnya temen-temen di Kelurahan sempat gamang karena ada kabar bahwa Dana Kelurahan (Dakel) harus pakai Pokmas," ungkap Fatkur Rohman yang karib disapa FR, saat ditemui usai Rapat DPRD Surabaya bersama Pemkot, para OPD serta perangkat kecamatan dan kelurahan.

Baca Juga: Insentif RT, RW dan LPMK Bebani Dakel, Ghofar Ismail : Pembangunan Kurang Maksimal

"Karena ini masih masa transisi, maka aturan Dakel harus pakai Pokmas dilakukan revisi karena kita semua paham di lapangan tidak semua warga itu siap membentuk pokmas," tambahnya.

Jadi masih kata FR, tanpa Pokmas, pemerintah dan kesra untuk sementara mengizinkan pelaksanaan dakel, seperti untuk proyek fisik, penyedia bisa melakukannya Dalam hal ini CV, dengan melampirkan berita acara Pokmas tidak bisa melakukannya saat ini.

"Jadi tidak ada alasan lagi bahwa DAKEL di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) kali ini tidak direalisasi," tegas Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Selanjutnya, FR juga telah berkomunikasi dengan penanggung jawab Bappeda Litbang. Berharap pemberdayaan masyarakat ke depan dapat memperoleh titik tekan

"Kalau dulu misalnya ada pemberdayaan masyarakat yang bentuknya adalah pelatihan, seperti menjahit, cuci motor dsb, kedepan diharapkan bentuknya adalah paket," terang FR kepada awak media.

Paket pemberdayaan dalam arti, kalau menjahit ya otomatis mohon dibawahnya harus ada pengadaan berapa set mesin jahit yang diusulkan. Dan kalau pelatihan cuci motor juga sudah disediakan pilihan paket alat cuci motornya

Yang artinya, pemberdayaan paket,jika menjahit otomatis, di bawahnya ada saran berapa banyak pembelian mesin jahit. Untuk pelatihan cuci sepeda motor, tersedia juga pilihan paket alat cuci sepeda motor.

Baca Juga: DPRD Surabaya Geram Usaha Walet Kertajaya Tak Kunjung Ditutup Pemkot, Komisi C Beri Catatan !

"Itu sudah satu paket usulan didalam Dana Kelurahan tersebut, itu harapan warga lho," kata Fatkur Rohman.

"Sehingga Dana Kelurahan yang dianggarkan itu betul-betul bisa menjawab pengentasan kemiskinan ditingkat Kampung atau warga," jelasnya.

Jadi, lanjut Fatkur, Bappeda Litbang akan membuat formula dan minimal untuk tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, Dana kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat bisa berbentuk paket, sehingga menjadi menarik bagi warga.

Alhasil, lanjut Fatkur, Litbang Bappeda akan membuat formula dimana dakel untuk pemberdayaan masyarakat bisa datang dalam bentuk paket. Setidaknya untuk tahun depan dan beberapa tahun ke depan, sehingga menarik bagi warga.

"Karena kita melihat usulan pemberdayaan masyarakat selama ini kurang menarik bagi warga sehingga pengajuan penggunaan Dakel dari para RW hanya berkutat pada pembangunan fisik," kata FR kembali.

Baca Juga: Imam Syafi'i Advokasi Siswi SMPN, Korban Tak Cuma Dicekoki Miras Tapi Juga Diperkosa

Sebenarnya, menurut FR, pelatihan-pelatihan yang dilakukan dulu bisa tetap ada dan itu ranah dari Disnaker, namun kalau lewat Dana Kelurahan semoga bisa dipola berbeda yaitu dalam bentuk paket seperti dijelaskan di atas.

Menurut Fatkur, sesungguhnya pelatihan yang pernah ada waktu lalu tetap bisa, dan itu ranah Disnaker. Akan tetapi, untuk dakel semoga bisa di pola dalam bentuk paket seperti tersebut.

"Warga pasti antusias, karena setelah pelatihan langsung bisa kerja dengan support fasilitas dan alat kerjanya yang sudah ada," tandasnya. (p1)

Editor : Parlementaria