Puan Maharani Tegaskan Akan Akomodir Aspirasi Aksi Unras BBM

avatar Parlementaria.ID

Parlementaria Jakarta - Maraknya aksi unjuk rasa (unras) terkait kenaikan harga BBM per tanggal 3 September lalu. Menjadikannya perhatian serius, karena berbintik harga kebutuhan ikut merangkak naik.

Oleh karena itu, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyatakan pihaknya akan mengakomodir semua aspirasi masyarakat yang melakukan unjuk rasa di depan Gerbang DPR RI, pada Selasa (6/9/2022), terkait kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) melalui komisi-komisi terkait untuk kemudian dibicarakan kepada pemerintah.

Baca Juga: Puan Ingatkan Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan Tak Persulit Rakyat

Sampai saat ini kami akan lihat dulu, namun dari pernyataan atau aspirasi yang disampaikan, kami akan mengakomodir aspirasi tersebut dan nanti akan kami sampaikan melalui komisi-komisi untuk dibicarakan dengan pemerintah,  ujar Puan usai Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-77 DPR RI dan Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Puan menyatakan, DPR RI mendengar aspirasi masyarakat terkait kenaikan BBM dan hal ini menjadi satu hal yang akan diperhatikan DPR RI. Tentu saja kami akan mendengar dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah, dan kami meminta pemerintah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan penyesuaian harga BBM ini jangan sampai kemudian membuat rakyat menjadi lebih susah atau menjadi lebih sulit, tuturnya.

Baca Juga: Puan: Aturan Pemilu Harus Dukung Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Terkait dengan kenaikan BBM, Pemerintah memberikan tiga bantuan sosial, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp150.000 per bulan yang akan diberikan selama 4 bulan, bantuan Subsidi Upah (BSU) bernilai Rp600.000 yang diberikan kepada para pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan, kemudian Bantuan Angkutan Umum yang akan diberikan kepada angkutan umum, ojek online dan nelayan, yang akan dialokasikan melalui pemerintah daerah sebesar Rp2,17 triliun.

Kami berharap bahwa (bantuan sosial) itu akan bisa tepat sasaran, kemudian memang akan berguna bagi masyarakat. Dalam pemberiannya tidak ada masyarakat yang harusnya mendapatkan, kemudian salah nama atau salah sasaran atau salah alamat. Jadi kami meminta kepada kementerian terkait untuk dapat melaksanakan hal-hal tersebut dengan sebaik-baiknya, harap Puan.

Baca Juga: Paripurna DPR soal RAPBN 2024, Ketua DPR RI Apresiasi Timnas Di SEA Games 2023

Sesuai dengan fungsi pengawasannya, Puan menambahkan, DPR akan melakukan pengawasan di lapangan dan seperti apa yang disampaikan pada Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-77 DPR RI itu juga, DPR RI tetap bersepakat mempunyai komitmen bahwa apa yang dilakukan oleh DPR RI bersinergi bersama dengan pemerintah dalam fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi budgeting, akan mengedepankan hal-hal tersebut untuk kepentingan bangsa dan negara, kesejahteraan rakyat. (p1/dpr)

Editor : Parlementaria