Ironis! Politisasi Seragam KSH, M Machmud Siap Bawa ke Ranah Hukum

avatar Parlementaria.ID

Parlementaria Surabaya - Ironis, politisasi bantuan yang memakai uang rakyat diklaim salah satu partai politik (parpol). Pasalnya, tak lama lagi Kader Surabaya Hebat (KSH) memiliki seragam khusus. Karena Badan Anggaran  (Banggar) DPRD  Surabaya telah menyetujui usulan Pemerintah Kota Surabaya untuk proyek senilai sekitar Rp 13,4 miliar tersebut.

Baca Juga: Wali Kota Eri Cahyadi Kirimkan SE Ke 712 Ribu WP Minta Patuhi Bayar Pajak

Perlengkapan atribut KSH meliputi kaos oblong, rompi, sepatu, topi atau jilbab serta senter.  Lebih dari 45.000 kader akan menerima atribut ini. Banggar baru-baru ini membahas rapat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2022.

Anggota Banggar M Machmud, menyampaikan, kebutuhan seragam khusus KSH adalah suatu keharusan. Selain itu, bantuan terpadu ini terealisasi dengan baik. Hal ini sesuai, untuk memberikan identitas kepada KSH dan memaksimalkan peran KSH di masyarakat. Jadi Banggar setuju.

Akan tetapi anehnya, lanjut Machmud, yang menjadi persoalan adalah penerapan seragam KSH itu pada kenyataannya, muncul klaim berkat bantuan dari salah satu partai politik (parpol). Padahal, seragam untuk KSH anggaran dari  uang rakyat. Pemkot Surabaya mengusulkan dan DPRD menyetujuinya. Bukan bersumber dari pendanaan parpol tertentu.

Kami menyayangkan adanya dugaan politisasi anggaran dalam APBD 2022 yang diproyeksikan untuk seragam Kader Surabaya Hebat setelah kami sahkan dalam PAK. Bantuan ini bagus, tetapi kami prihatin pada praktiknya di lapangan ada penumpang gelap yang mengklaim bahwa bantuan perlengkapan seragam tersebut berasal dari parpol tertentu, ucap Machmud, Kamis (1/9/2022).

Politisi Demokrat ini menuturkan, adanya dugaan politisasi APBD 2022 itu berawal dari aduan salah satu Kader Surabaya Hebat di wilayah Kecamatan Tandes.

Seperti diketahui, setelah anggaran seragam KSH disahkan, pemkot gerak cepat melakukan pendataan dengan mengerahkan kelompok kader di tingkat RT/RW untuk mengisi daftar penerima.

Jadi saat ini, setiap kelompok kader di RT dan RW itu dikasih daftar nama. Diminta tanda tangan untuk mengisi data penerima seragam. Nah, yang terjadi di lapangan, salah satunya di Kecamatan Tandes, itu yang bawa daftar nama penerima seragam merupakan orang dari salah satu partai dan dia bukan bagian dari KSH, urai Machmud.

Ketika dikumpulkan di Balai RW,  masih lanjut Machmud, dia bilang (kader partai, red) bahwa ini bantuan dari partai ini, segera diisi nomor sepatu, ukuran seragam, dan lain sebagainya kepada puluhan KSH yang hadir pada saat itu.

Ini kan seolah-olah bantuan perlengkapan seragam dari partai tersebut. Nah, para kader kaget, kok dari partai, akhirnya mengadu ke saya. Ya saya sampaikan tidak benar itu. Bantuan tersebut dari pemkot menggunakan APBD, uang rakyat, bukan dari parpol mana pun, sambung legislator yang duduk di Komisi A DPRD Surabaya ini.

Berangkat dari sini, Machmud mendesak Pemkot Surabaya untuk mengambil alih pendistribusian seragam nantinya. Praktik tersebut tak menutup kemungkinan dapat terjadi di kecamatan lain. Kemudian, pihaknya lantas meminta pemkot agar mendistribusikan perlengkapan seragam tersebut ke puskesmas. Nantinya, para KSH bisa langsung mengambil dengan sendirinya. Dengan begitu menghindarkan pada praktik politisasi anggaran.

Idelnya, pembagian seragam itu diserahkan ke puskesmas, kader tinggal ambil langsung, usulnya.

Baca Juga: Eri Cahyadi Ajak Masyarakat Surabaya Gunakan Hak Pilih Di Pemilu 2024

Ditanya mengenai parpol yang dimaksud, Machmud enggan menyebut. Dilihat saja nanti warna seragamnya apa, tandas dia.

Atas penyalahgunaan wewenang ini, selanjutnya Machmud akan mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum. Namun dirinya masih mengkaji apakah termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

"Akan dikaji, apakah praktik seperti ini termasuk ke dalam penyalahgunaan wewenang, manipulasi, atau penggelapan. Kalau itu masuk ke dalam pidana, maka akan kita bawa ke ranah hukum, tandas Ketua Fraksi Gabungan Demokrat dan NasDem DPRD Surabaya ini.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa pihaknya memang sudah berencana akan memberikan atribut atau seragam khusus bagi para KSH. Seperti, rompi, kaos, kartu tanda pengenal, hingga sepatu. Hal ini bertujuan untuk memberikan identitas bagi para KSH, serta memaksimalkan peran KSH di lingkungan masyarakat.

Baca Juga: Garang Depan Publik, Walikota Takluk Oleh SLF Mall Surabaya

"Kalau tahun ini semua pendataan informasi selesai masuk aplikasi Sayang Warga, InsyaAllah akan saya samakan identitas bagi para KSH, mulai rompi hingga sepatu, kata Eri.

Sementara itu, Ketua TP PKK Surabaya Rini Indriyani mengapresiasi peran KSH yang dominan kaum perempuan, yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Peran perempuan di Kota Surabaya ini sangat luar biasa. Karena, para perempuan itu memiliki hati yang ikhlas saat mengerjakan sesuatu, kata Rini.

Tak hanya itu, Mahmud meyakini, saat para KSH mengisi aplikasi Sayang Warga. Maka pengiriman data adalah yang valid. Sebab, para KSH langsung turun ke lapangan secara door to door.

Sehingga data yang kita dapat itu akurat dan intervensi yang diberikan oleh Pemkot Surabaya bisa tepat sasaran. Semangat terus untuk KSH, karena proses ini harus kita lalui bersama, pungkasnya. (P1/bn)

Editor : Parlementaria