Pemerintah Tak Perlu Naikkan BBM, Benahi Kebocoran Subsidi

avatar Parlementaria.ID

Parlementaria Jakarta - Pemerintah tak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi bila kebocoran subsidi yang selama ini terjadi dibenahi secara maksimal.

Kritik ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo dalam siaran persnya yang diterima Parlementaria, Rabu (31/8/2022). Pemerintah dinilai Sartono belum menjalankan langkah konkrit dengan mencegah kebocoran subsidi BBM yang lari ke sektor industri besar. Seperti diketahui, pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar pada 1 September 2022.

Baca Juga: Puan Maharani Minta Pemerintah Segera Cairkan Bansos Pengalihan Subsidi BBM

Apabila langkah mencegah kebocoran telah dilakukan dengan maksimal maka diyakini angka subsidi dapat ditekan. Apabila kebocoran ini ditekan, maka harga BBM tidak perlu dinaikkan, tegas politisi Partai Demokrat itu. Ia mengingatkan, dampak kenaikan harga BBM akan menciptakan efek berantai terutama peningkatan inflasi. Apalagi, harga barang kebutuhan pokok sudah naik.

Baca Juga: Hafisz Tohir: Kenaikan BBM Sengsarakan Rakyat

Harga-harga sudah naik, BPS dan BI mencatat kenaikan harga pangan telah menyentuh 10 persen. Inflasi diprediksi dapat menyentuh 7-8 persen bila harga BBM mencapai Rp10.000. Inflasi akan menurunkan daya beli rakyat dan angka kemiskinan berpotensi meningkat, ungkap Sartono. Kondisi ini juga diperparah dengan belum maksimalnya program bansos.

Baca Juga: Suryadi Jaya Purnama: Kenaikan BBM Akibatkan Inflasi

Program bansos pemerintah masih belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang terdampak, seperti UMKM dan sektor informal. Legislator dapil Jatim VII ini berharap, pemerintah mau mendengar aspirasi dan keluh kesah rakyat yang menolak agar harga BBM tidak naik. Penolakan ini merupakan suara rakyat yang berat dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit, tutup Sartono. (DPRmh/aha)

Editor : Parlementaria