Apresiasi Baksos Pelayanan Integrasi, Anas Karno Harap Perwakilan Semua Dinas Ada

avatar Parlementaria.ID

Parlementaria Surabaya - Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Anas Karno. mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Dalam gelaran Bakti Sosial dengan Pelayanan Integrasi Tahun 2022 di 31 Kecamatan, Rabu, 24 Agustus 2022.

Akan tetapi, Anas Karno menyayangkan ketika warga ingin membayar pajak bumi dan bangunan, salah satu dinasnya belum siap. Ia mengatakan ketika warga ingin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Baca Juga: Perempuan Dan Politik, Laila Mufidah Kalahkan Ketua Parpol Surabaya

Namun, hingga hari ini, tagihan PBB 2022 belum sampai ke masyarakat. Sementara itu, warga sekitar sangat antusias menyelesaikan pembayaran PBB.

"Oleh karena itu saya berharap kepada dinas terkait, dalam hal ini Bapeda agar menjemput bola. Karena banyak warga yang hendak membayar pajaknya. Nah kalau terhambat seperti ini, berarti juga menghambat masuknya pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya sendiri," ungkap Anas, Rabu (24/8/2022) di Gedung DPRD Kota Surabaya.

Anggota DPRD dari Fraksi PDI-P tersebut menjelaskan, kesadaran masyarakat yang tinggi harus diimbangi dengan kesiapan Pemkot Surabaya. Dalam hal ini instansi terkait juga bersemangat mengupdate data. Jadi bisa gayung bersambut.

Baca Juga: Terkait Pos PAUD Terpadu di Surabaya, Dyah Katarina minta Dikembalikan ke Tujuan Lahirnya

"Kalau seperti ini, warga siap bayar PBB. Tapi tagihannya belum keluar. Ini kan menunjukkan ketidaksiapan dinas tersebut," tambah Anas.

Anas Karno mengaku tidak melihat adanya petugas dari Dispenda saat melakukan observasi di kawasan Kelurahan Kendangsari hari ini. Meski ada pejabat dari beberapa departemen lain.

"Yang namanya baksos dari layanan terintegrasi Pemkot Surabaya, seharusnya semua perwakilan dari dinas--dinas terkait itu ada," urainya.

Baca Juga: DPRD Surabaya Surati Dewan Komisioner PT PAL Minta Klarifikasi Ulah Oknum

Selain itu, jangan sampai semangat warga semakin membaik, tetapi pelayanan belum siap. Ini sangat disayangkan.

"Harapan kami perwakilan dispenda itu ada. Sehingga masyarakat bisa berkomunikasi langsung. Apalagi terkait pembayaran, ini kan sayang. sehingga menjadi terhambatnya PAD Kota ini. Meskipun nanti kalau tagihan sudah selesai, masyarakat bisa membayar di Bank Jatim. Tapi seharusnya ini tidak terjadi," tuntasnya. (P1)

Editor : Parlementaria