Banggar DPRD Surabaya Rapat Tertutup, Parlemen Watch : Harus Terbuka Yang Dibahas Uang Rakyat

avatar Parlementaria.ID

Parlementaria Surabaya - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, melakukan rapat tertutup. Khususnya jika agenda rapat berkaitan dengan pembahasan anggaran. Namun rapat-rapat yang tertutup tersebut, tidak pernah menyertakan penjelasan menyangkut apa sesungguhnya yang menjadi alasan. Sehingga gelaran rapat-rapat itu harus tertutup.

Seolah tak pernah bercermin kepada rekan sejawatnya di DPR RI yang selalu menyiarkan secara terbuka seluruh rapat yang berkaitan dengan Banggar. Dari pengamatan media, di setiap rapat Banggar DPRD kota Surabaya, selalu tertutup.

Baca Juga: Perempuan Dan Politik, Laila Mufidah Kalahkan Ketua Parpol Surabaya

Umar Sholahudin dari Parlemen Watch menyayangkan jika pembahasan APBD dalam melakukan rapat Banggar DPRD Surabaya tertutup.

"Mestinya DPRD harus berpijak pada tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Clean and Good Goverment). Yang salah satu didalamnya adalah prinsip-prinsip tentang masalah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat," beber Umar, dihubungi via selulernya, (18/8)

"Untuk itu, semua pembahasan APBD yang Konstelasinya ada di Banggar (DPRD, red), mestinya harus lebih terbuka kepada masyarakat, apalagi itu yang dibahas uang rakyat, " ungkap Alumni Magister Sosiologi di Pasca Sarjana FISIP Unair tahun 2011 ini.

Maka, menurut Umar, tidak ada alasan bagi anggota Dewan atau siapapun yang terlibat dalam pembahasan RAPBD untuk tidak melibatkan masyarakat atau tidak membuka ruang kepada masyarakat.

"Itu sudah menjadi prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, " tambahnya.

Selain itu, DPRD harus mengacu pada semangat reformasi birokrasi yang digaungkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Men-PAN) RI, yang di dalam tata kelolanya harus Partisipatif, transparan, akuntable.

Baca Juga: Terkait Pos PAUD Terpadu di Surabaya, Dyah Katarina minta Dikembalikan ke Tujuan Lahirnya

"Setiap pembahasan terkait APBD, rakyat harus tahu. Karena itu uang rakyat, bukan uang siapa-siapa, " Tegasnya.

Karena itu, lanjut Umar, setiap masyarakat, baik masyarakat umum ataupun media, dsb, wajib diberi ruang untuk mengetahui.

Ia mengakui, mungkin masyarakat tidak bisa secara langsung mengikuti, disitulah peran media menjadi jembatan untuk memberikan informasi terkait dengan pembahasan anggaran APBD, itu akan lebih baik.

Kebetulan, masih kata Umar, dirinya seringkali mendapat dokumen APBD serta pembahasan-pembahasan dalam rapat Banggar di DPRD Jatim, berikut siapa saja yang ikut didalam pembahasan.

Baca Juga: DPRD Surabaya Surati Dewan Komisioner PT PAL Minta Klarifikasi Ulah Oknum

"Itu kan terkait dengan alokasi dan distribusi anggaran. Politik anggaran Parlemen, salah satunya ada di Badan Anggaran. Bagaimana politik anggaran yang dijalankan oleh DPRD dan Pemerintah nantinya akan lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat atau tidak, nah pembahasannya ada di rapat Banggar," ucap Umar.

"Apa sih yang mau ditutupi, wong yang dibahas ini uang rakyat. Malah kalau bisa setiap pembahasan di DPRD, mulai dari KUAPPS, Banggar, Bamus, Komisi dll, bisa terbuka dan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini konsen terhadap anggaran daerah," tutup Umar.

Untuk diketahui, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menjelaskan secara singkat bahwa dalam Tatib DPRD sudah diatur, setiap rapat di DPRD dinyatakan terbuka, kecuali rapat yang dinyatakan tertutup.

"Dinamika diskusi dan perdebatan berlangsung intens. Dan, itu sudah disepakati di Banggar sejak lama, " ungkap Adi Sutarwijono yang juga menjabat sebagai ketua DPC PDI Perjuangan kota Surabaya,melalui whatsapp kepada awak media, Kamis (18/8/2022). (P01)

Editor : Parlementaria