Walikota Surabaya Bolehkan Bangunan Langgar Perwali, Sembari Tunggu SLF

avatar Parlementaria.ID

Parlementaria Surabaya - Problematika Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung, menjadi problem akut di kota Surabaya. Betapa tidak, polemik pelanggaran kasat mata yang mencolok oleh Trans Icon mall Surabaya. Masih saja, mendapatkan pembenaran dari Walikota.

Pasalnya, Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, memperbolehkan semua bangunan melakukan uji coba atau soft opening selama 12 hari kedepan. Sembari menunggu rekomendasi OPD terkait kajiannya.

Baca Juga: Walikota Eri Raih 69 Penghargaan Selama Pimpin Surabaya

Namun jika setelah 12 hari ternyata tidak bisa terpenuhi kajian dari OPD, maka dia tidak boleh meneruskan ijin SLF-nya. Saya enggak melihat Trans Iconnya, saya melihat semua bangunan, ujar Eri Cahyadi kepada media usai agenda rapat paripurna DPRD Kota Surabaya, Jumat 12 Agustus 2022.

Jadi sebenarnya itu soft opening, kalau uji coba ya boleh dibuka. Tapi kalau dalam 12 dinyatakan tak lolos kajian, Maka dia tidak boleh beroperasi, ungkapnya.

Padahal, menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2022, pasal 1 ayat 14. Berbunyi, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

Bahkan, arti pemanfaatan bangunan gedung juga tersurat dalam Perwali yang sama. Yakni, pada pasal 1 ayat 25, mengatakan, Pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan/menggunakan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala.

Baca Juga: Warga Miskin Surabaya Turun Drastis Di Tahun 2022

Di tempat terpisah, Ketua Barikade 98 Surabaya, Adam Putra, mengatakan, Perwali adalah produk hukum Walikota. Padahal, dibuatnya sendiri tapi juga dilanggar sendiri.

"Ironis, melihat ketidakadilan pemkot terhadap masyarakat. Sudah jelas ada dalam aturan yang dibuatnya sendiri, kok memperbolehkan. Menjadikan warga surabaya sebagai kelinci percobaan. Karena, ini persoalan yang krusial terkait keselamatan, keamanan dan kenyamanan gedung. Lah kok, urusan nyawa diuji cobakan ke masyarakat," tegas Adam, melalui sambungan teleponnya, Sabtu, (13/8/2022).

Sementara itu, Adam berujar, mendukung penuh langkah pemda meningkatkan investasi. Karena ikut andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu daerah. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan asli daerah.

Baca Juga: Rekor MURI Tari Remo Massal Surabaya , Cak Ji : Teguhkan Surabaya Sebagai Kota Berkepribadian Dalam Budaya

"Saya mendukung peningkatan investasi sebesar-besarnya, tapi sesuai aturan perundangan yang berlaku. Dan, ridak menjadikan keselamatan, keamanan masyarakat jadi jaminannya," imbuhnya yang juga aktivis FPPI ini.

Di sisi lain, adanya pemerintah daerah yang melanggar produk perda buatannya sendiri. "Karena semua kepala tentu berbeda isinya. Semua tergantung pada budaya, pendidikan yang dikenyam serta wawasan yang dicari masing-masing pribadi. Tetapi bahwa ada alat negara yang bertugas menumbuh-hidupkan rasa aman, itu pun niscaya. Dan rakyat membayarkan pajaknya, salah satunya, untuk itu," pungkasnya. (P01)

Editor : Parlementaria