MOSKOW,
Mahkamah Agung Rusia mengumumkan pencopotan status kelompok teroris dari Taliban pada hari Kamis tanggal 17 April 2025. Keputusan tersebut dianggap sebagai sebuah kemenangan diplomatis bagi Taliban sekarang menjadi penguasa utama di Afghanistan.
Rusia mengklasifikasikan Taliban sebagai organisasi teroris pada tahun 2003. Hal ini berarti bahwa setiap keterlibatan atau hubungan dengan grup tersebut bisa dituntut secara hukum di wilayah Russia.
Mahkamah Agung mencabut label terorisme dari kelompok Taliban setelah permohonan yang diajukan Kejaksaan Agung Rusia. Ini berlangsung sesuai dengan undang-undang baru di Rusia tahun 2024 yang membolehkan pembatalan penunjukkan suatu organisasi sebagai teroris melalui keputusan Mahkamah Agung.
Penarikan status terorisme ini sejalan dengan penghargaan yang meningkat kepada Taliban di Rusia. Dilaporkakan delegasi Taliban turut hadir dalam acara yang diselenggarakan oleh pemerintah Rusia baru-baru ini.
Sebelumnya, para petinggi Rusia menyatakan pentingnya berhubungan dengan Taliban guna mendukung kestabilan di Afghanistan.
Ahli dari Asia Selatan yang berasal dari Amerika Serikat, Michael Kugelman, mengomentari bahwa keputusan Pengadilan Agung Rusia merupakan suatu kebijakan “yang saling menguntungkan” untuk kedua belah pihak yaitu Moskow dan Taliban.
Untuk Rusia, berhubungan dengan Taliban sangat diperlukan untuk menjaga kepentingan Moskow di Afghanistan, terutama berkaitan dengan kelompok ekstremis seperti ISIS-Khorasan.
Bagi Taliban, menurut Kugelman yang dikutip, keputusan hakim ini dapat memberikan kenaikkan legitimasi yang mungkin berfungsi sebagai alat negosiasi untuk mendapatkan pengakuan internasional terhadap rezim mereka.
Associated Press
.
Taliban telah merebut kembali kendali di Afghanistan setelah menyingkirkan pemerintahan Ashraf Ghani tahun 2021 lalu. Mereka memanfaatkan situasi ketika pasukan AS ditarik mundur untuk kemudian mengambil alih negeri tersebut.
Sampai saat ini, Taliban tetap terpisah dari masyarakat global. Sebagian besar negara anggota PBB belum membangun hubungan diplomatis dengan Taliban dan mengkritik perlakuan tidak adil terhadap wanita di Afghanistan.
Meskipun begitu, beberapa negara telah memulai pembentukan hubungan diplomatik dengan Taliban seperti halnya China dan Uni Emirat Arab.
