Presiden AS Donald Trump memakai
tarif impor
minimal 10% serta tarif berdasarkan prinsip timbal-balik sebesar 32% terhadap barang impor dari Indonesia. Pusat Kajian Ekonomi Reforma atau CORE menyatakan bahwa hal ini bisa jadi disebabkan oleh alasan yang diberikan Amerika Serikat kepada Indonesia.
Dalam penelitian terkini dari CORE, Amerika menyatakan bahwa Indonesia mengimplementasikan aturan perdagangan yang dianggap tidak adil dan merugikan bagi mereka. “Terlebih lagi, berkaitan dengan tariff, pajak, rintangan-rintangan bukan tariff, serta batasan kuota,” sebagaimana diringkas pada hari Kamis (17/4).
Terdapat di dalam dokumen yang disusun oleh United States Trade Representative atau USTR dengan judul tersebut.
2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers
halaman 212-225.
USTR menggarisbawahi bahwa Indonesia telah menerapkan tarif
most favoured nation
Atau MFN lebih tinggi daripada AS, yaitu sebesar 8,6% untuk barang-barang peternakan dan 7,9% untuk produk non-peternakan di tahun 2023.
MFN adalah biaya impor yang dibebankan untuk barang-barang yang diimpor dari satu negara ke negara lain, terkecuali bagi negara-negara yang telah menandatangi kesepakatan spesifik tentang aturan tariff ini.
Indonesia juga disalahkan karena menambah tingkat penetrasinya terhadap harga barang-barang yang berkompetisi dengan produsen lokal seperti peralatan elektronik, obat-obatan, kosmetika, serta hasil bumi. Bahkan beberapa komoditas bukan pertanian dilengkapi dengan tarif sebesar 35,5%.
Produk dari bidang perternakandan mengalami penarikan tarif dengan tingkat rata-rata lebih dari 25%. USTR menegaskan bahwa angka tersebut melebihi ambang batas yang telah ditentukan oleh WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia.
USTR juga menegur aturan pajak bea masuk barang impor di Indonesia karena dinilai kurang jelas dan terlalu memberatkan. Sebagai contoh, minuman dengan kadar alkohol antara 5% hingga 20%, dipungut bea tambahan sebesar 24% lebih tinggi pada produk luar negeri dibandingkan dengan produk dalam negeri.
Di samping itu, proses izin impor dianggap kompleks dan memberatkan.
Indonesia pun disalahkan karena mengembangkan jangkauan barang-barang yang wajib mendapatkan izin impornya, yaitu meningkat dari lima jenis komoditi menjadi 19 macam produk. Di samping itu, bawang putih turut dimasukkan ke dalam kategori pengawasan sejak tahun ini.
USTR menyebutkan tentang aturan pembatasan produk peternakan, contohnya adalah gula, yang ditentukan berdasarkan tingkat produksi dan konsumsi lokal. Pabrik gula baru diizinkan untuk melakukan impor bila belum mencapai kapasitas pemerasannya.
Indonesia Dapat Pajak Impor 32% dari AS, Diprediksi dapat Meniru Strategi Vietnam
Trump memperpanjang penahanan penerapan tarif balasan terhadap semua negara, termasuk Indonesia, kecuali China, selama 90 hari mulai berlakunya peraturan tersebut. Meski demikian, Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengingatkan bahwa Indonesia jangan buru-buru bersantai.
Selama periode penahanan ini, Wijayanto menyebut bahwa Indonesia sebaiknya mempersiapkan strategi preventif. Menurut pandangannya, negara kita dapat menjadikan Vietnam sebagai inspirasi dalam merumuskan keputusan sektor manufaktur.
“Di Vietnam tak terdapat praktek premanisme di area industri, hal ini perlu kamiwujudkan. Meskipun di Vietnam tidak ada kepolisian di bursa saham, namun adanya pengaman untuk daerah industri menjadi sesuatu yang penting bagi kami,” ungkap Wijayanto padaDiskusiPublikEnamBulanPemerintahanPrabhwo, Kamis (17/4).
Ketika ini, penggunaan sektor manufaktur di Indonesia hanya mencapai 60 persen. Turunannya telah berlangsung sejak pandemic Covid-19 yaitu dari 75 persen hingga ke level 50 persen.
Wijayanto mengusulkan agar Indonesia mencari investasi tambahan melalui insentif.
working capital
. “Kalau
output
Utilitasnya kembali meningkat dari 60% menjadi 75%, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat bertambah sebesar 3%,” jelasnya.
